KENDARI – LENSASATU.COM.|| Pemerintah Kota Kendari memperkuat sistem layanan aduan masyarakat melalui evaluasi pelaksanaan Pengaduan LAPOR SPAN, Pelayanan Call Centre 112, dan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Jumat (19/9/2025).
Dalam sambutannya, Sudirman menjelaskan maksud dan tujuan rapat ini adalah meninjau aduan-aduan masyarakat yang sudah terealisasi maupun yang belum ditanggapi, terutama terkait pemangkasan pohon. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi warga secara prioritas.
“Sebelumnya kami mengadakan rapat bersama DLHK, BPBD, dan Camat. Di Kota Kendari ini lebih dari 300 pohon kondisinya sangat rawan karena besar dan cukup tua. Saya pernah mengikuti DLHK saat pemotongan pohon dari pagi hingga sore, mereka dalam sehari hanya mampu menebang 2-3 pohon besar,” ujarnya.
Wakil Wali Kota juga menyoroti aduan terkait lampu jalan. Menurutnya, anggaran pemeliharaan lampu jalan untuk tahun ini sudah habis, sehingga petugas hanya bisa mengumpulkan laporan sementara.
“Dari Perhubungan saya minta untuk mendata aspirasi masyarakat, prioritaskan yang itu dulu. Jangan pergi mengganti lampu yang sebenarnya tidak diusulkan warga,” tegasnya.
Sudirman menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara Kominfo dan Wali Kota Kendari terkait aduan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kominfo sebagai pengelola Call Centre 112 memiliki informasi paling akurat tentang keluhan warga.
“Target kami memang dari awal adalah APBD untuk rakyat. Pastikan program yang dijalankan berdasarkan aspirasi masyarakat, jangan buat program yang tidak diusulkan warga,” tambahnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahurianto, menjelaskan bahwa sebelum hadirnya Call Centre 112, masyarakat biasanya menyampaikan aduan melalui SPAN LAPOR. Sistem ini menjadi rujukan awal untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Menurut evaluasi bersama Inspektorat, masih terdapat banyak aduan di SPAN LAPOR yang belum ditindaklanjuti. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk meningkatkan responsivitas layanan.
Selain itu, Sudirman meminta agar koordinasi antar OPD terkait lebih intensif, sehingga setiap aduan masyarakat bisa ditangani lebih cepat dan tepat sasaran. Ia menekankan perlunya manajemen aduan yang terintegrasi dan transparan.
Rapat evaluasi ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh program dan anggaran yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah kota.
Dengan langkah ini, Pemkot Kendari berharap pelayanan aduan masyarakat lebih efektif, cepat, dan akuntabel. Sistem yang diperkuat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan warga serta mendukung pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Editor: Ali Okong
