Jakarta –LENSASATU.COM || Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin rombongan kepala daerah se-Sultra dalam audiensi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis malam 17 Juli 2025.
Pertemuan ini membahas upaya percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah di tengah tingginya angka backlog perumahan, khususnya di wilayah Sultra.
Dalam forum tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan secara langsung kondisi perumahan di Sultra yang masih menghadapi kekurangan signifikan, terutama di kawasan pesisir.
Ia menekankan pentingnya membangun rumah yang layak huni untuk masyarakat pesisir sebagai bagian dari pembangunan berkeadilan.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa secara nasional Indonesia masih menghadapi backlog sekitar tiga juta unit rumah.
Ia menawarkan sejumlah solusi strategis, salah satunya melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), terutama dari sektor pertambangan.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujarnya.
Menteri Maruarar mencontohkan program CSR yang sukses dijalankan sejumlah perusahaan besar seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra, yang mampu membangun ribuan unit rumah tanpa mengandalkan APBN.
Selain CSR, Kementerian PKP juga mendorong sinergi dengan lembaga keuangan, seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP TAPERA, untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga ringan sebesar 5 persen.
Dalam pertemuan itu, perwakilan BP TAPERA, Heru Nugroho, juga memperkenalkan inovasi digital berupa platform Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id), yang memudahkan proses verifikasi dan pemilihan rumah secara daring.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sultra untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan dengan melibatkan sektor swasta dan perbankan, sejalan dengan visi nasional untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor:Red
