Pelayanan RSUD Tenriawaru Diduga Tidak Sesuai UHC, Wabup Akan Panggil Direktur RS

BONE, LENSASATU.COM – Puluhan Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Daerah Kabupaten Bone, Selasa ( 11/04/ 2013).

Mereka menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki pelayanan di RSUD Tenriawaru terkait Keluhan pembengkakan pembayaran Salah satu pasien dan Penolakan pasien Bayi Umur 4 Tahun.

Kata Jenderal Lapangan Muhammad Akbar, pada hari Senin 10/04/2023, seorang bayi meninggal dunia dikarenakan tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari RSUD Tenriawaru karena alasan tidak mampu menunjukkan surat rujukan.

“Dari beberapa kasus tersebut, menunjukkan bahwa program UHC sebagaimana yang di janjikan Pemda kabupaten Bone sangat bertentangan dengan yang dirasakan masyarakat.” Kata Jenderal Lapangan

Selanjutnya dikatakan maka, sudah menjadi dugaan yang sangat realistis jika program UHC di kabupaten Bone selama ini hanya sebatas wacana

“Serta tidak menutup kemungkinan telah terjadi praktek serupa sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan pula praktek – praktek serupa akan terjadi kembali kedepannya jika tidak dilakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.” seruannya

Hal yang sama juga diungkapkan ketua cabang PMII Muhammad Nurwan Tifta bahwa pada 26 Januari 2023 Pemda Bone bersama anggota DPRD, kepala BPJS kesehatan dan seluruh Direktur Rumah sakit serta kepala UPTD Puskesmas se- kabupaten Bone melaunching UHC

Yang mana UHC ini, dalam statement Bupati bahwa di Bone sekarang Seluruh masyarakat bisa berobat gratis dengan cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bone.

Karena kata Dia 98,37% masyarakat telah dibayarkan melalui APBD senilai 115 M, itu tandanya bahwa 300 Ribu lebih penduduk kabupaten Bone dibiayai melalui anggaran 115 M ini

“Pada saat itu bupati Bone mengeluarkan pernyataan dalam sambutannya, bahwa berobat di kabupaten Bone gratis dengan cukup menunjukkan KTP Bone. Namun yang terjadi dilapangan tidak seperti itu.”jelasnya

Tetapi kenapa Tanya Muhammad Nurwan Tifta, keluarga pasien bernama Muh Sulhan warga Watang Palakka pada saat menemani Istrinya untuk melakukan Korek pada saat dirumah sakit yang ditanyakan bukan KTP tapi malah BPJS.

“Seharusnya pegawai di RSUD Tenriawaru bukan BPJS yang pertama di tanyakan tapi KTP, karena sudah ada program UHC.” Ungkapnya

Sementara Wakil Bupati Bone H. Ambo Dalle yang menerima aspirasi mengatakan, ini adalah salah satu kelemahan pihak Rumah sakit dan akan diperbaiki

H. Ambo Dalle mengungkapkan, akan melakukan pertemuan bersama dengan Direktur Rumah Sakit dan berjanji akan memberikan Sangsi yang melanggar aturan SOP dari Rumah Sakit.

“Begitu pulang Direktur Rumah Sakit dari Makassar saya akan pimpin pertemuan dan saya akan berikan sangsi kepada siapa saja yang melanggar SOP RSUD Tenriawaru sekalipun direkturnya kalau melanggar.” Tegasnya

Karena kata Wabup, ini mempermalukan pemerintah daerah dan itu tidak boleh terjadi kedua kalinya, terkhusus terkait meninggalnya salah satu Bayi Umur 4 tahun di rumah sakit

Masi kata Wabup, itu juga salah satu kelemahan Rumah Sakit untuk terus meningkatkan pelayanan, dan jika Rumah sakit Masi melakukan pelayanan Seperti itu, karena perintah Bupati Bone tidak boleh lagi meminta kelengkapan administrasi dulu baru dilayani.

“Bupati Bone H. Andi Fahsar M Padjalangi memerintahkan untuk utamakan dulu pelayanan kalau hal itu dilanggar saya akan berikan sanksi kepada petugas yang bertugas disitu.” Tuturnya

selanjutnya massa kemudian memasang spanduk himbauan yang berukuran besar di samping pintu gerbang Rumah sakit, yang bertuliskan