BONE, LENSASATU.COM – Ribuan tenaga Honorer Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bone, Jalan Reformasi, Kamis (17/10/2024).
Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dan meminta kesempatan untuk ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia Meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan BKPSDM Kabupaten Bone, untuk mengusulkan kuota formasi Seluruh honorer teknis yang bernaung di Instansi Pemerintah Kabupaten Bone secara adil dan merata.
Selanjutnya, Meminta kepada PPK dan BKPSDM Bone, untuk tidak mengunci atau men-TMS Kan, formasi yang sudah di tetapkan dalam penerimaan PPPK Tahun 2024 ini.
” Agar seluruh Honorer Tenaga Teknis Kab. Bone dapat mengikuti seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024, ” Kata Pembawa Aspirasi
Terakhir, mereka meminta agar Honorer Tenaga Teknis Kab. Bone, diangkat tanpa syarat pada Unit Kerja masing-masing dengan mengutamakan lamanya Pengabdian dan yang sudah terdata di Data Base BKN.
Andi Muh Salam akrab disapa Lilo, yang menerima Aksi mengatakan aspirasi ini akan diperjuangkan oleh 45 anggota DPRD kemudian akan dilanjutkan kepimpinan untuk dilakukan Rapa dengar pendapat.
Lilo menyampaikan didepan Massa Aksi, Ada beberapa poin yang ia sampaikan terkait farmasi ini. Ada salah satu poin yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat akan permintaan Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Penjabat Bupati Bone sebelumnya.
” Jadi Kebijakan ini sudah di perhitungkan asal usulan dari pemerintah Bone melalui pemerintah pusat yang sudah ditentukan oleh penjabat Bupati sebelumnya, ” Ucap Lilo.
hal sama juga beberkan Jendral lapangan Andi Muh. Akib, Beberapa hari yang lalu perwakilan forum honorer bersilaturahmi dengan kepala BKPSDM namun mereka diberikan jawaban yang menurutnya tidak memuaskan.
” Kata kepala BKPSDM Bapak Andi Muhammad Guntur kebijakan ini yang 50 kuota adalah kebijakan pemerintah Daerah, ” Beber Andi Muh Akib
Andi Muh Idris Rahman akrab disapa Andi Alang, mengungkapkan pada waktu rapat Bandan Anggaran Ia meminta agar dibagi rata berikan kesehatan 30% guru 30% kasih tehnis 40% namun pemerintah daerah tidak melakukan itu,
” Saya katakan nanti kedepan Tehnis bakalan membeludak ke DPRD karena keadilan tidak muncul dalam pengangkatan, jadi saya bilang stop penganggaran ini 70 milliar, ” ungkap Andi Alang.
Sementara, Andi Tenri Walinonong Ketua DPRD Bone terpilih berjanji akan mengawal sebaik baiknya Aspirasi ini dan besoknya akan melakukan rapat dengan instansi BPSDM agar dibukakan formasi untuk seluruh OPD.
“Kami menganggap kasian honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun lebih tapi tidak diperhatikan, ironisnya ada yang dua bahkan satu tahun mengabdi terangkat jadi PPPK, ” Pungkasnya.
Kemabli ke Andi Muhamad Idris bahwa, seperti yang disampaikan Andi Tenri Walinonong Besok akan rapat resmi dengan mengundang Sekertaris Daerah Pejabat Pembina Kepegawaian dan BKPSDM kepala keuangan BKAD
” Jika dipanggil diundang tidak hadir maka kami akan rekomendasi untuk di copot dari jabatannya, besok semua bisa hadir melihat proses rapatnya, ” Tegas Andi Alang
” Tujuan kami disini adalah memperjuangkan bagaimana kita ini bisa diangkat tanpa syarat kemudian Honorer siluman harus diawasi, ” Tuturnya.
