KENDARI, LENSASATU.COM|| Dukung Pelaku UMKM, Kadin Sultra melangsungkan Memorandum Of Understanding (MOU) bersama Kemenkumham Sultra untuk Wujudkan 1000 Sertifikat Izin Usaha Perseroan Perorangan (UPP)di Sulawesi Tenggara yang berlangsung di ruangan Kakanwil Sultra Selasa (9/5/2023).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Silvester Sili Laba menerima kunjungan dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra yang dipimpin oleh Anton Timbang untuk membahas hal terkait membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin memberikan dukungan dan penguatan terhadap UMKM yang ada di Sultra melalui Perseroan Perorangan dengan mewujudkan 1000 sertifikat izin usaha perseroan perorangan agar pelaku pelaku usaha di Sultra dapat berkembang lebih baik lagi kedepan,”ungkap Ketua Kadin Sultra Anton Timbang.
MIU yang dilangsungkan dengan Kakanwil Kemenkumham Sultra tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan dan bukti dalam mendukung para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sulawwsi Tenggara.
“Dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama ini tidak hanya melibatkan Kanwil Kemenkumham Sultra dan Kadin saja, namun juga melibatkan Pemerintah Daerah di setiap Kab/Kota di Sultra ,”jelas Anton Timbang.
Dalam waktu dekat ini, Ketua kadin sultra dan Kakanwil Kemenkumham Sultra akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sultra Ali Mazi SH untuk tindak lanjut kesepahaman tersebut.
Pendaftar Perseroan Perorangan dari Kemenkumham Sultra tentu ini sangat mendukung UMKM di Provinsi Sultra, karena dengan langkah itu, dapat membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat Sultra, dan tentunya Kadin Sultra sangat mendukung penuh ”tandasnya.
Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba menyampaikan terimakasih atas dukungan dari Ketua Kadin Sultra dalam upaya menyukseskan Program 1000 pendaftar Perseroan Perorangan tersebut
Dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sultra didampingi Plt. Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Ahmad Sahrun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadivyankum) Hidayat Yasin, serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).
Laporan: Tim
