BONE, Lensasatu.com – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Nelayan Purse Seine (ANPS) kabupaten bone dan Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU), mendatangi gedung DPRD Bone, Sulawesi Selatan, Selasa (5/12/2018) Lalu.
Mereka meminta kepada Anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengambil langkah tegas terkait maraknya dugaan perdagangan gelap solar subsidi di Bone.
Sehingga para nelayan kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat kecil termasuk Nelayan
Ratusan nelayan tersebut lansung diterima oleh ketua Komisi ll A. Muh. Idris Rahman dan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan beberapa manajer SPBU yang ada di kabupaten Bone.
Salah satu perwakilan nelayan atas Nama Yus mengungkapkan, Kelangkaan solar di Bone itu akibat diselundupkan ke daerah luar. Dia tau betul kronologisnya karena pengepul itu diduga dibekingi semua oleh oknum.
“Ada oknum yang menelepon bagaimana sudah terisi itu jerigen saya kalau sudah nanti anggotaku yang jemput dan ini semua managernya tau semua bekingan nya, ” Ungkapnya
Jadi kita yang nelayan menjerit menunggu sampai 24 jam bahkan tidur di mobil tapi kalau bekingan menelpon pasti diutamakan.
Sebut Yus, Terus di daerah cellu ada tempat tertentu disitu dikumpul ratusan jerigen yang berisi Solar Subsidi, kemudian ada mobil tangki warna biru bertuliskan solar non subsidi yang muat sampai delapan ton di tumpah semua di mobil.
” Awalnya mereka memakai mobil Pickup atau mobil Truk yang muak 300 jerigen terkadang lewat jalur Kendari mengunakan mobil truk itu yang perlu ditindaki, ” ucapnya
Karena Yus mengakui Yang membekingi ini adalah diduga oknum berseragam Coklat dan Hijau dibelakangnya.
” Semua yang pegang disini bukan orang Abal abal, ada yang baju hijau ada yang baju coklat jadi bapak bapak ini (manager) ibaratnya di ikat tangannya, kapan tidak dilayani bosnya eh hati hatiko, ” jelasnya
Ikbal perwakilan ANPS mengatakan disini ada kejanggalan terkait pengawasan pihak SPBU di bagian CCTV
“Beberapa waktu lalukan BPH Migas menegur salah satu SPBU yang ada di Bone karena CCTV nya tidak menghadap ke Pom Bensin tapi menghadap keluar, ” Pungkasnya
Supriadi manajer SPBU Ahmad Yani menanggapi,Terkait pengisian jerigen hampir semua SPBU di Kabupaten Bone sudah terpantau digitalisasi
“Jadi semua pengisian di SPBU termasuk non Kendaraan tidak ada yang keluar tanpa barcode yang di keluarkan oleh dinas terkait. Kalau mau menghilangkan jergen di SPBU hapus rekomendasi pasti tidak ada jergen,” Kata Supriadi
Ketua Komisi ll DPRD Bone yang akrab disapa A. Alang ini menyebutkan, Kalau berdasarkan dengan barcode tidak mungkin cepat habis, datang pagi habis sore, di Bone bukan satu atau dua SPBU tapi lebih dari 10.
” Dulu-dulunya tidak seperti itu, semenjak ada beberapa tambang besar di Sulawesi solar subsidi menjadi langkah, ” ujarnya .
Sementara Kasat Intelkam Polres Bone Iptu Muh Yufsin mewakili Kapolres Bone berjanji untuk mendampingi pihak yang mengeluarkan rekomedasi.
” Setelah ada permohonan kalau perlu saya dampingi kita turun kelapangan kita cek, kalau 16 kapal satu pemilik berapa kuota solar yang dibutuhkan setelah itu berikan rekomendasi,” Ucap Kasat Intelkam Polres Bone.
Karena kata Dia kalau betul betul kebutuhannya yang kita berikan sudah tidak ada lagi penyelewengan, sekarang tinggal menunggu kapan mau turun mengecek.
” Untuk mengawal siapa yang berhak mendapatkan BBM ini saya siap layani 1×24 jam, saya tidak punya kepentingan saya hanya ingin memberikan jaminan keamanan ditengah masyarakat Bone ini, ” Katanya.
Lanjut, ” Saya akan turunkan anggota kami untuk turun kelapangan kalau betul betul rekomendasi itu mau dikawal sehingga penyaluran BBM itu tidak di salah gunakan,” tegasnya.
Setelah semua menyampaikan pendapat masing masing maka ketua komisi ll Andi Alang merekomendasikan untuk seluruh SPBU se Kabupaten Bone tidak ada istilah bekingan dari oknum hijau atau coklat.
Disamping itu Instansi tertentu harus mengecek betul dari pemohon kemudian harus tau zonanya, kemudian membuat kesepakatan kepada SPBU apakah kuota cukup atau tidak sebelum mengeluarkan rekomendasi
“Kita sepakat dari kepolisian dan TNI bahwa jika ada OPD yang mau turun mereka siap mendampingi kemudian siap memberikan sangsi jika ditemukan rekan rekan ataupun oknum yang terlibat dalam permainan ini,” Kata Andi Alang lagi.
Selaku penerima aspirasi komisi ll, apabila ditemukan SPBU maupun instansi lain yang terlibat dalam permainan ini, akan direkomendasikan ke kewenangannya masing masing.
“Kalau dari pihak SPBU kami akan merekomendasikan ke Pertamina atau BPH Migas hingga ke dirjen Migas, namun kalau jika dari instansi yang mempermainkan saya akan rekomendasikan ke kepala pemerintah daerah (Bupati), ” Tuturnya.
Reporter : Jumardi Ricky
Editor : Red
