BONE, LENSASATU.COM – Dalam debat pertama Calon Bupati dan wakil Bupati Bone yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone di Novena Hotel, Rabu (30/10/2024) Malam.
Pada sesi Tanya jawab dan tanggapan, Pasangan Beramal Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan Program pasangan calon bupati nomor urut 2 terkait Bantuan 7 juta per KK
Andi Akmal Calon Wakil Bupati Bone mempertanyakan bahwa Paslon nomor urut 2 menjanjikan kepada masyarakat bantuan 7 juta per KK
” Yang mengherankan Kami Bone sekarang mengalami Defisit Ratusan Miliar, kira kira dari mana uangnya itu untuk dibagikan kepada masyarakat, ” Kata Andi Akmal.
Sementara menurut Andi Akmal bantuan dari pusat sudah ada seperti, Bantuan lansung Tunai (BLT) , Non Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Perogram Indonesia Pintar (PIP).
” Pendapatan Asli Daerah kita terbatas hanya menyumbangkan 10,5 Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jadi 89,5 Persen dari APBN semua, ” Ungkapnya
Pertanyaan itu lansung dijawab oleh Calon Bupati nomor Urut 2 Andi Islamuddin, yang mau jadi Bupati harus tau apa, permasalahan yang terjadi di kabupaten Bone.
” Dua langkah saja keluar dari rumah kita sudah melihat sudah ada potensi yang bisa digali hampir diseluruh jalan di Bone ini banyak orang yang berjualan, ” Ucap Andi Islamuddin.
Lalu yang kedua di 27 kecamatan ada galian ekonomi yang bertumbuh disitu yang belum tergali secara optimal karena kurangnya pengawasan atau personil yang melakukan penagihan, dan masih banyak sumber sumber pendapatan lain.
” Inikan baru ada kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Kota terkait observasi pajak sistem mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH)
Dijelaskan lebih lanjut, Observasi dana Provinsi kabupaten kota tidak lagi mengacuh seperti kemarin tapi lansung ter transfer ke Kas Daerah itu res nya antara 33 persen sampai 66 persen
” Kami yakin kalau di 60 persen ini Dua kali bertambah PAD Bone karena jumlah kendaraan di Bone itu jauh lebih banyak, dan itu lebih menguntungkan cuman sekarang sistem DBH tidak melakukan obser pajak sehingga provinsi selalu terlambat menyalurkan DBH nya,” Jelasnya
” nanti tidak boleh lagi terhitung Januari lamsung masuk ke kas Daerah sesuai jumlah kendaraan yang ada, ” Tambahnya.
Jawaban dari Andi Islamuddin lansung ditanggapi Andi Akmal, Kalau didengar jawaban dari paslon nomor urut 2 berarti mau memajaki rakyat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
” Warkop, warung warung dipinggir jalan di pajakking semua, kemudian pajak kendaraan bermotor itu provinsi yang punya hak bukan kabupaten, saya tau persis postur anggaran karena saya pernah anggota banggar 10 tahun di DPR RI PAD Bone hanya 280 Milliar, ” Bener Andi Akmal.
Disebutkan Andi Akmal, Kalau program 7 juta Per KK jumlahnya itu triliunan, dari mana uangnya. Semua ini bingung niatnya bagus tapi caranya kurang tepat.
” kita harus naikkan PAD kita, tapi harus brbasis dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah harus memfasilitasi rakyat agar ekonomi berkembang baru ada namanya pajak, ” Pungkasnya.
