KENDARI – LENSASATU.COM.|| Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, membuka Seminar Literasi Digital bertajuk “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Kota Kendari, Kamis (2/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri mahasiswa, guru, dosen, Aparatur Sipil Negara (ASN), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan insan media ini menjadi ajang strategis untuk meningkatkan kemampuan kritis masyarakat dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.
Dalam sambutannya, Eko Dono menekankan pentingnya literasi digital sebagai kunci memperkuat demokrasi, membangun konten digital yang etis dan berkualitas, serta memperkokoh kolaborasi antargenerasi dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman.
“Digitalisasi memang membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, bangsa juga menghadapi tantangan serius berupa disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang mengancam sendi-sendi demokrasi, memperlemah kohesi sosial, serta berpotensi menimbulkan konflik,” ujarnya.
Ia menyoroti fenomena echo chamber dan era post-truth yang membuat informasi menyesatkan lebih mudah dipercaya dibanding data dan fakta. Kondisi ini diperburuk dengan masih rendahnya indeks literasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia.
Berdasarkan Survei Status Literasi Digital Kementerian Kominfo tahun 2022, indeks nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5 atau kategori “sedang”. Sementara itu, hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 menunjukkan skor 43,34 dari skala 100, yang menggambarkan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis.
“Rendahnya kesadaran publik terhadap jejak digital, ancaman siber, dan dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak akurat semakin memperburuk situasi. Karena itu, literasi digital harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program jangka pendek. Ia perlu melembaga dalam pendidikan, kebijakan, maupun budaya bermedia,” jelasnya.
Eko Dono juga menyampaikan tiga poin penting: pertama, perlunya kolaborasi pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Kedua, literasi digital harus diarahkan untuk memperkuat daya kritis masyarakat agar tidak mudah terprovokasi konten menyesatkan. Ketiga, literasi digital mesti menjadi gerakan kolektif lintas sektoral yang berkesinambungan.
“Melalui forum ini, diharapkan terwujud kolaborasi konkret yang melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil gagasan, media sebagai pengelola informasi, komunitas sebagai penggerak di tingkat akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi. Semua pihak harus bersinergi untuk memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Gozali
