Kolaka – LENSASATU.COM || Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah pada tahun 2027 harus mengedepankan kolaborasi lintas pemerintahan serta sinergi antarlevel kebijakan. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan. Ia menyatakan bahwa pola kerja parsial dan sektoral tidak lagi relevan, sehingga perlu digantikan dengan perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif merupakan kunci utama untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah secara menyeluruh.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan bahwa kesenjangan tersebut harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Untuk wilayah kepulauan, pemerintah akan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Sementara itu, wilayah daratan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Lebih lanjut, Gubernur mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan kawasan industri, sehingga tercipta rantai ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dari sisi ekonomi makro, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada tahun 2025, meningkat dari 5,40 persen pada 2024 dan melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Meski demikian, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 10,14 persen, sehingga menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara terarah dan berkeadilan.
Sejumlah indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025. Gini Ratio pada September 2025 tercatat 0,357, membaik dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,363. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 3,33 persen, relatif stabil dan termasuk yang terendah secara nasional, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,25 atau berada pada kategori tinggi.
Menghadapi tahun 2027, Gubernur menyoroti sejumlah tantangan fiskal, antara lain tingginya ketergantungan pada transfer pusat, besarnya porsi belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dengan memastikan setiap belanja, khususnya belanja operasional, memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Editor:redaksi
