Kendari – LENSASATU.COM || Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang diumumkan pemerintah melalui Kementerian ESDM kembali memantik perhatian publik. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Meningkatnya harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta biaya pengadaan dan distribusi energi menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian harga tersebut.
Secara ekonomi, alasan tersebut dapat dipahami. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, biaya impor dan pengolahan bahan bakar juga meningkat. Dalam kondisi demikian, pemerintah dan perusahaan energi menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga di dalam negeri atau menyesuaikannya dengan harga keekonomian yang berlaku. Namun, di balik pertimbangan ekonomi tersebut, terdapat dampak sosial yang tidak dapat diabaikan.
Meski Pertamax bukan termasuk BBM subsidi, kenaikan harganya tetap berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dapat memengaruhi ongkos distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampak ini tentu akan dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok menengah dan pelaku usaha kecil yang harus menyesuaikan pengeluaran mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM tidak hanya mempertimbangkan aspek pasar, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok harus diperketat agar tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak oleh meningkatnya biaya hidup.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan dan pengembangan transportasi publik yang murah, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Langkah ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus mengurangi dampak fluktuasi harga energi global terhadap kehidupan sehari-hari. Transparansi dalam pengambilan kebijakan juga harus terus diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan dari setiap keputusan yang diambil pemerintah.
Sebagai generasi muda dan bagian dari elemen masyarakat sipil, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap kebijakan publik secara kritis dan konstruktif. Kenaikan harga Pertamax hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan energi yang lebih berkeadilan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.(redaksi)
Azhar, Ketua Bidang Hikmah PK IMM FAI Universitas Muhammadiyah Kendari
