KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sultra, Senin (3/8/2026).
Dokumen tersebut diserahkan Wakil Gubernur Sultra, Hugua, kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi para Wakil Ketua DPRD.
Dalam penjelasan Gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur, KUA memuat arah kebijakan umum penyusunan APBD, sedangkan PPAS memuat prioritas program dan plafon anggaran bagi setiap perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.
Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 yang telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah.
Pemerintah tetap memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agromaritim, serta memastikan alokasi gaji dan tunjangan ASN, termasuk PPPK paruh waktu.
Sebagai dasar penyusunan anggaran, perekonomian Sultra pada triwulan I 2026 tumbuh 6,23 persen dengan PDRB mencapai Rp52,55 triliun. Persentase penduduk miskin turun menjadi 10,14 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,25 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 meningkat menjadi 74,25.
Wakil Gubernur juga memaparkan kebijakan umum keuangan daerah yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,243 triliun, terdiri atas PAD Rp1,635 triliun dan pendapatan transfer Rp1,607 triliun.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,323 triliun untuk mendukung program prioritas dan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA sebesar Rp79 miliar dan pada Tahun Anggaran 2027 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan.
Wakil Gubernur berharap pendalaman substansi Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD dapat menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2027.
Editor: redaksi
