Aksi Demonstrasi LPPH dan GPMI Desak Kejati Sultra Periksa Syahbandar Molawe

KENDARI,LENSASATU.COM|| Lembaga Pemantau Penegakan Hukum (LPPH) serta Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) (Sultra) agar segera memproses pihak Syahbandar Molawe terkait dugaan tindak pidana korupsi penjualan ore nickel dari WIUP PT.Antam UBPN Konut, Senin (4/09/2023)

Kedatangan Para pengunjuk rasa ini menuntut agar pihak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa pihak Syahbandar Molawe yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk, di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut).

BACA JUGA :  H. Ruksamin Menghadiri dan Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD 2025

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Rendi Tabara megatakan penanganan kasusu korupsi di WIUP PT Antam terkesan lambat, sebab sampai saat ini penyidik Kejati Sultra belum memeriksa dan menetapkan satu orangpun dari pihak Syahbandar UPP Kelas I Molawe sebagai tersangka.

“Padahal, sangat jelas Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore nikel dari dalam WIUP PT Antam tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Meriahkan HUT SD Inpres Asikie Ke 25, Satgas Yonif 725/Woroagi Perkenalkan Tarian Khas Sulawesi Tenggara Molulo

Awaludin Sisila menambahkan, lambatnya kinerja dari penegak hukum ini kata dia, menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana tidak, instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin keluarnya nikel dari IUP PT Antam belum satupun yang di periksa oleh Kejati Sultra.

Oleh karena itu pihaknya meminta Kejati Sultra, untuk berlaku profesional atau tidak tebang pilih dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi penjualan nikel dari WIUP PT Antam UBPN Konut.

BACA JUGA :  Tambak Udang CV. MJM Proaktif Terhadap Semua Keluhan Masyarakat Dusun Tegek

“Kami juga mendesak Kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa mantan Kepala Syahbandar Kelas I Molawe Inisial LWL dan oknum pegawainya yang diduga ikut terlibat memiliki peran penting dalam pusaran kasus korupsi pertambangan di WIUP PT Antam Konut,” pungkasnya.

Laporan: Tim

Editor: red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.