BONE, LENSASATU.COM – Pengakuan Pemda melalui BKAD soal tunggakan pembayaran BPJS kesehatan tahun 2023 menua polemik.
Pasalnya Andi Irsal selaku sekretaris dan mantan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bone menyebut jika tunggakan itu sudah lunas padahal tidak.
” Tunggakan BPJS kesehatan untuk di tahun 2023 itu sudah selesai. yang belum selesai itu Untuk Tahun ini 2024 dari bulan Januari sampai bulan ini Mei 2024, ” Kata Andi Irsal Pada Senin (13/05/2024) Lalu.
Berdasarkan data yang dihimpun hutang tunggakan Pemda ke BPJS kesehatan masih tersisa 4% jika di rupiahkan sekitar 9,8 Miliar.
Menanggapi hal tersebut ketua komisi lV DPRD Bone, Dr. A. Ryad Baso Padjalangi, S. Ked., Dengan menuding BKAD melakukan pembohongan publik.
Andi Ryad menyebutkan bahwa, Pemda dalam hal ini BKAD kembali melakukan pembohongan publik hanya agar terlihat bahwa kondisi pemkab bone terkait pengelolaan keuangan baik baik saja. Padahal hancur berantakan
” Karena sebelumnya pemda mengatakan bahwa pemda sudah tidak memiliki sangkutan atau pun hutang apapun terhadap bpjs, Pada waktu rapat monev di komisi ll di hari senin tanggal 13 Mei, ” Sebut Andi Ryad, Selasa (21/05/2024)
Sedangkan Ungkap Andi Ryad, Pihak BPJS kesehatan sendiri sudah membantah bahwa masih ada kewajiban pemda terkait IW Pemda sebesar 4% yang belum diselesaikan
” Atau kurang lebih 9.8 Miliar, lantas apa namanya kalo tidak berbohong, ” jelasnya.
Masih kata Andi Ryad, Sebaiknya Kondisi keuangan Pemkab bone hari ini harus menjadi perhatian khusus seluruh stakeholder.
” Ditambah lagi kondisi TPP yang saya dengar hanya bulan 1 yang mau dibayarkan tapi sampai hari ini belum dibayarkan, ” Katanya
Padahal Ungkap Ketua Komisi IV ini, ada beberapa OPD sudah memproses agar pihak bkad segera membayarkan.
” Terus nasib bulan 2 sampai bulan ini gimana Saya dengar ada indikasi mau di hanguskan, Kalau toh ada dibayarkan ada tidak dibayarkan kenapa harus berbeda, ” Bebernya
” Syukur syukur masih ada bisa digali, kalau tidak adami bisa digali nah ada yang mau ditutup bagaimana, dan Kenapa pihak APH menganggap ini biasa biasa saja ada apa, ” pungkasnya
