KENDARI-LENSASATU.COM.|| Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Phinisi Ballroom 1, Hotel Claro Kendari, pada Kamis (20/11/2025) dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah serta inspektur daerah dari 17 kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Inspektorat tidak hanya menjadi lembaga pengawasan internal, tetapi juga berfungsi sebagai pembina dan mitra strategis bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai penjaga integritas dan keteladanan etika birokrasi.
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan bahwa pengawasan harus memastikan setiap kebijakan ditempuh secara benar, program dijalankan secara bersih, dan penggunaan anggaran tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, integritas dalam pengawasan merupakan kunci untuk membangun pemerintahan yang dipercaya publik.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pengawas yang tidak hanya memeriksa, tetapi juga memberi solusi dan arahan perbaikan yang konstruktif. Dengan begitu, pengawasan tidak menjadi beban administratif, melainkan bagian dari manajemen tata kelola yang sehat.
Gubernur juga mengimbau seluruh peserta untuk meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh tingkatan pemerintahan. Ia menekankan bahwa kualitas SPIP yang baik akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
Selain SPIP, ia menyoroti pentingnya optimalisasi monitoring, controlling, dan surveillance for prevention (MCSP) yang menjadi instrumen utama dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Gubernur menyebut MCSP sebagai pendekatan pengawasan modern yang harus diterapkan secara konsisten.
Penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian utama. Ia meminta setiap instansi melakukan identifikasi risiko secara berkala agar program prioritas nasional maupun daerah dapat berjalan efektif dan akuntabel. Menurutnya, pengawasan yang baik bukan hanya soal menemukan kesalahan, tetapi memastikan kesalahan tidak terjadi.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar terlihat bekerja,” ungkap Gubernur sembari menutup sambutannya. Ia menegaskan bahwa pengawasan adalah tanggung jawab moral untuk menjaga masa depan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Inspektur Daerah Sultra, Muhammad Haerun, berharap pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara sinkron antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai kolaborasi antar-inspektorat akan memperkuat efektivitas pengawasan daerah.
Haerun juga menekankan pentingnya membangun pola kerja pengawasan yang adaptif, transparan, serta memperkuat koordinasi agar seluruh proses pengawasan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur. Menurutnya, tantangan birokrasi modern membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif.
Rakorda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektur Daerah Provinsi dan para inspektur kabupaten/kota. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam memperkuat integritas pengawasan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai terbaik dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk semakin meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja pengawasan. (AO)
