BONE, LENSASATU.COM|| Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bone resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Kamis (14/08/2025).
Ketua Pansus Andi Muhammad Idris Rahman ketuk Palu yang menandakan Setuju. Persetujuan ini sekaligus mengakomodasi kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 68 persen yang tengah menuai penolakan luas di masyarakat.
Namun, tiga anggota Pansus I, yaitu Wakil Ketua Pansus Andi Muhammad Salam, Andi Muhammad Yusuf Nuryawan, dan Andi Unru, menyatakan penolakannya.
Mereka menilai target PAD yang ditetapkan dalam RPJMD terlalu tinggi dan kenaikan PBB-P2 akan menjadi beban berat bagi warga.
Wakil Ketua Pansus, Andi Muhammad Salam, mengatakan SPPT terbaru yang sudah dibagikan ke masyarakat akan ditarik kembali sambil menunggu pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD.
“Sudah ketuk palu barusan. Ketua Pansus setuju, kalau saya tidak setuju. Harusnya target PAD 2025 disetujui Rp 340 miliar, bukan Rp 490 miliar. Kalau disetujui Rp 490 miliar artinya PBB-P2 tetap naik,” ungkap legislator yang akrab disapa Lilo ini.
Menurut Lilo, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 490 miliar sangat mustahil dicapai.
Karena Ia membandingkan dengan realisasi PAD 2024 yang hanya sebesar Rp 280 miliar dan rata-rata realisasi PAD 2019–2024 yang mencapai Rp 236 miliar, dengan pertumbuhan hanya 3,3 persen per tahun.
“Sesuai ketentuan Permendagri 86 tahun 2017, penyusunan RPJMD harus realistis berdasarkan realisasi tiga tahun sebelumnya. Kalau kita patuh, angka Rp 490 miliar itu tidak masuk akal,” tegasnya.
Lilo juga menyoroti kenaikan PBB-P2 yang dinilainya memberatkan masyarakat. Menurutnya, tarif PBB-P2 sudah naik pada 2024, kemudian pada 2025 kembali naik, bahkan secara akumulatif mencapai lebih dari 300 persen.
“Dari pokok awal Rp 134 miliar, di RKPD Perubahan naik jadi Rp 201 miliar. Lalu di tahun ini dinaikkan lagi Rp 67 miliar. Total dari 2024 ke 2025 sekarang ini sudah naik lebih 300 persen,” jelasnya.
Ia khawatir target PAD yang terlalu tinggi akan berimplikasi pada risiko defisit anggaran dan proyek mangkrak. “Kalau dipaksakan, bisa jadi proyek tidak selesai atau Pemda kesulitan membayar kewajiban,” ujarnya.
Atas pertimbangan itu, Lilo bersama Andi Muhammad Yusuf Nuryawan dan Andi Unru meminta Pemkab Bone mengembalikan target PAD 2025 ke angka Rp 340 miliar sesuai APBD Pokok 2025 yang telah disepakati.
“Kami menolak asumsi PAD yang di dalamnya ada opsi kenaikan PBB, karena tidak rasional dan menjadi beban masyarakat. Ini juga demi mematuhi peringatan BPK 2024 agar tidak menaikkan pendapatan yang bisa menambah defisit daerah,” tegasnya.
Sementara itu, di luar gedung DPRD, gelombang protes juga bergema di Kantor Bupati Bone.
Sejak siang hingga malam, ratusan mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan PBB-P2. Unjuk rasa berlangsung panas dan sempat terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang berjaga.
Massa menuntut pembatalan kenaikan PBB-P2 dan pengembalian tarif ke besaran awal sebelum kenaikan tahun 2024, seraya meneriakkan yel-yel perlawanan di depan Kantor Bupati.
Rapat pembahasan RPJMD 2025–2029 sendiri berlangsung alot dan sempat diskors karena tidak ada titik temu, sebelum akhirnya dilanjutkan pada malam hari dengan koordinasi antara Pemkab dan Bupati.
