JAKARTA — LENSASATU.COM.|| Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tenggara, Alim Amri Nusantara, mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurutnya, peristiwa yang bahkan memakan korban jiwa itu menunjukkan gagalnya Kapolri dalam mengendalikan jajarannya. Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri dari jabatannya.
“Kami sangat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian terhadap demonstran hingga menyebabkan korban jiwa. Ini adalah bukti nyata bahwa Kapolri gagal meredam anak buahnya. Presiden Prabowo harus segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kapolri,” tegas Alim dalam pernyataan resminya.
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Tindakan aparat yang membubarkan aksi dengan kekerasan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mencoreng citra kepolisian.
“Demonstrasi mahasiswa di DPR RI adalah bentuk ekspresi demokrasi. Tindakan represif kepolisian tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian,” ujarnya.
Aksi yang digelar mahasiswa dipicu oleh kebijakan DPR terkait kenaikan gaji serta kenaikan pajak yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ribuan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan menuntut kebijakan tersebut dibatalkan.
Namun, aksi yang pada awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah aparat kepolisian melakukan pembubaran secara paksa. Bentrokan pun terjadi, menimbulkan banyak korban luka bahkan hingga jatuh korban jiwa.
IMM Sultra menilai aparat keamanan seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif. “Demonstrasi adalah ruang aspirasi, bukan ajang pembungkaman. Kepolisian harus lebih bijak dan humanis dalam menghadapi mahasiswa,” tutur Alim.
Selain mendesak Presiden mencopot Kapolri, IMM Sultra juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Harapan kami, aparat bisa lebih mengedepankan dialog, menghargai demokrasi, dan tidak lagi membungkam aspirasi rakyat. Jika Kapolri tidak mampu, Presiden Prabowo harus segera menggantinya,” pungkasnya.
Editor; Red
