Nasional

Ketua Umum PJI Desak Fadli Zon Minta Maaf Terbuka atas Pernyataan Soal Tragedi Mei 1998

239
×

Ketua Umum PJI Desak Fadli Zon Minta Maaf Terbuka atas Pernyataan Soal Tragedi Mei 1998

Sebarkan artikel ini
Ketgam : Ketua Umum PJI Hartanto Boechari. Foto : Media Lensasatu. Com.

SURABAYA-LENSASATU. COM. ||. Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, secara tegas meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menyadari kesalahannya dan segera menyampaikan permintaan maaf terbuka atas pernyataannya yang kontroversial terkait tragedi kemanusiaan Mei 1998.

Fadli Zon dalam pernyataannya kepada media menyebut pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 sebagai “rumor” yang tidak memiliki bukti. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari PJI dan PITI (Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia).

BACA JUGA :  Indonesia Siap Pamerkan Kepemimpinan Infrastruktur di Forum Internasional Jelang G7

Hartanto Boechori, Ketua Umum PJI, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap dr. Ipong Hembing Putra, Ketua Umum PITI sekaligus Ketua Departemen Hukum dan HAM PJI Jabodetabek. Dr. Ipong sebelumnya telah menyampaikan keberatannya melalui media nasional atas pernyataan Fadli Zon, yang dinilainya membuka kembali luka lama dan menyakiti para penyintas serta keluarga korban.

Pernyataan sikap dari Hartanto Boechori dirilis di Surabaya, pada Rabu, 26 Juni 2025, sebagai respons terhadap pemberitaan di berbagai media nasional dalam beberapa hari terakhir.

BACA JUGA :  Amankan Kunjungan Wapres di Wajo, Ini Pasukan Yang Diterjunkan Brimob Bone.

Menurut Hartanto, pernyataan Fadli Zon menunjukkan insensitivitas terhadap sejarah kelam bangsa dan berpotensi menghambat proses rekonsiliasi nasional. Ia menilai pernyataan tersebut menciderai semangat keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, serta tidak mencerminkan empati yang seharusnya dimiliki seorang Menteri Kebudayaan.

PJI mendesak agar Fadli Zon segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf terbuka, tulus, dan tanpa syarat kepada masyarakat Indonesia, khususnya komunitas Tionghoa dan para korban tragedi 1998. Jika tidak dilakukan, Hartanto meminta Presiden Republik Indonesia mempertimbangkan pencopotan Fadli Zon dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan.

BACA JUGA :  Deklarasi PASU Dan Diskusi Publik Dalam Membangun Sumut

Hartanto menyerukan agar seluruh tokoh publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah sensitif bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga memori kolektif bangsa agar tragedi seperti Mei 1998 tidak kembali terulang. *(Red)*

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *