Daerah

Pemkot Kendari Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Rakor Bersama KPK

316
×

Pemkot Kendari Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Rakor Bersama KPK

Sebarkan artikel ini
Ketgam:Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM bersama Ketua DPRD Kota Kendari, LM. Inarto, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari – LENSASATU.COM || Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM bersama Ketua DPRD Kota Kendari, LM. Inarto, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7/2025).

Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Sultra ini, Wali Kota Kendari memaparkan pandangan dan solusi konkret terkait upaya pemberantasan korupsi. Ia menyampaikan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

BACA JUGA :  Mengejutkan! Anggota KAI Sebut Kasus "Bilik Asmara" Bukan Pertama Kalinya

“Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, gratifikasi, pungutan liar, penggelapan, hingga benturan kepentingan adalah bentuk-bentuk korupsi yang harus kita lawan bersama,” tegasnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penerapan teknologi digital dalam layanan publik, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesejahteraan ASN sebagai strategi pencegahan korupsi.

“Jika terbukti ada pejabat atau kepala OPD Kota Kendari yang melakukan tindak pidana korupsi, saya tidak akan ragu mencopot jabatannya. Sudah ada camat dan lurah yang kami berhentikan karena terbukti melanggar,” tegas Siska Karina Imran di hadapan para kepala daerah se-Sultra.

BACA JUGA :  Ratusan Warga Binaan Lapas Terancam Tidak Bisa Memilih di Pemilu 2024

Sementara itu, Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sambutannya mengajak seluruh peserta rakor untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan perusak masa depan bangsa. Pencegahan harus jadi prioritas,” tegasnya.

Gubernur juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pemprov Sultra, seperti penguatan sistem pengawasan internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta audit menyeluruh terhadap perizinan dan pengadaan barang dan jasa.

BACA JUGA :  Pemuda Diduga Depresi Lompat Dari Kapal, Tim SAR Lakukan Pencarian

Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudho Wibowo, serta jajaran Forkopimda se-Sultra.

Editor:Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *