BONE, LENSASATU || Gelombang demonstrasi besar-besaran meletus di Kabupaten Bone, Selasa (19/8/2025). Ribuan massa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum, turun ke jalan menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan rakyat.
Sejak pukul 14.00 Wita, puluhan ribu massa mulai memadati Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Kantor Bupati Bone. Jalan sepanjang tiga kilometer dipenuhi lautan manusia yang membawa spanduk penolakan. Aparat keamanan dari TNI-Polri hingga pasukan Brimob dikerahkan dengan kawat berduri dua lapis yang membentengi Kantor Bupati.
Awalnya, aksi berjalan damai dengan orasi yang dipimpin Jenderal Lapangan, Rafly. Ia menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak melalui proses sosialisasi yang memadai.
” Kami hadir bukan sebagai musuh pemerintah, tapi sebagai rakyat yang meminta kebijakan ini dibatalkan. Kami menunggu Bupati dan Wakil Bupati hadir menemui kami untuk berdiskusi, ” Seru Rafly dalam orasinya.
Suasana sempat terhenti ketika massa memberi waktu bagi umat Muslim yang sedang menunaikan ibadah salat. Namun, tensi kembali meningkat setelah Bupati Bone Andi Asman Sulaiman maupun Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin tak kunjung menemui massa, bahkan tak ada satupun perwakilan pemerintah yang turun berdialog.
Kekecewaan itu berubah menjadi kemarahan. Massa mulai membakar ban bekas, merobohkan barikade kawat berduri, hingga melontarkan lemparan batu dan gelas yang berisi air mineral ke arah aparat.
” Bahkan jika setetes darah harus tumpah hari ini, kami tidak akan mundur!” teriak Taufiqurrahman, salah satu koordinator aksi.
Ketegangan pun meningkat. Dorong-mendorong antara demonstran dan aparat membuat beberapa mahasiswa terhimpit. Situasi sempat terkendali setelah orator berusaha menenangkan massa. Namun, menjelang sore, kondisi kembali memanas.
Di sisi lain, pemerintah daerah berdalih bahwa tarif PBB tidak berubah, hanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengalami kenaikan. Namun, di mata massa, perbedaan istilah itu tetap berarti tambahan beban pajak bagi warga yang ekonominya belum pulih.
” Bone tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Semua sektor harus didorong,” ujar Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin dalam pernyataan sebelumnya.
Namun, pernyataan itu justru dianggap retorika belaka oleh massa. Mereka menuding pemerintah daerah abai terhadap jeritan rakyat.
Menjelang malam, sekitar pukul 18.50 Wita, kericuhan pecah. Massa yang menolak membubarkan diri mulai mendorong barisan aparat. Polisi antihuru-hara kemudian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan.
Massa berlarian hingga ke area Masjid Agung, di mana saat itu sedang berlangsung pengajian, sehingga situasi semakin kacau.
Bentrok tak hanya terjadi di depan Kantor Bupati, tetapi juga meluas ke empat titik lain diantaranya. Depan Kantor Departemen Agama, sekitar Kampus IAIN, Jalan Dokter Wahidin, dan Jalan MT Haryono. Teriakan, lemparan batu, serta tembakan gas air mata mewarnai udara malam.
Sejumlah demonstran dilaporkan sesak napas akibat gas air mata, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi juga menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator.
” Kami tidak takut gas air mata. Perjuangan belum selesai. Pemerintah harus batalkan kenaikan pajak,” tegas Hadiansyah, salah satu demonstran.
Kericuhan baru benar-benar mereda sekitar pukul 21.14 Wita, meski aparat kepolisian mengaku kewalahan lantaran bentrokan terjadi di beberapa titik secara bersamaan.
Aksi ini menjadi catatan kelam baru bagi duet kepemimpinan Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin yang belum genap setahun menjabat. Gelombang protes yang berulang menunjukkan adanya krisis komunikasi antara pemerintah dan warganya.
Sepanjang sejarah, demonstrasi sebesar dan sekeras ini baru kali pertama terjadi di Kabupaten Bone. Daerah yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan menghargai kini menunjukkan wajah baru.
Masyarakat dan pemuda yang berani menyuarakan penolakan secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.
