Bone, LensaSatu.com || Ribuan massa aksi dari berbagai organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum, memadati ruas Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone.
Mereka turun ke jalan dengan satu suara. Menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan rakyat.
Demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Sejarah mencatat, sepanjang perjalanan Kabupaten Bone, baru kali inilah terjadi gelombang protes sebesar dan sekeras ini.
Daerah yang selama ini dikenal menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dan menghargai, untuk pertama kalinya menyaksikan masyarakat dan pemudanya bersatu menyuarakan penolakan secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.
Suasana memanas sejak siang. Jalanan padat, spanduk terbentang, ban terbakar, teriakan menggema.
Massa menuntut Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin hadir menemui mereka. Namun, harapan itu tak kunjung terpenuhi. Kekecewaan pun berubah jadi kemarahan.
Bentrok tak terhindarkan. Gas air mata ditembakkan, batu beterbangan, aparat dan massa saling dorong. Malam Bone membara.
Suasana mencekam meluas ke beberapa titik, bahkan hingga halaman Masjid Agung yang saat itu tengah dipenuhi jamaah pengajian.
” Kami tidak akan mundur, meski harus dibayar dengan darah!” teriak salah seorang orator di tengah kerumunan, memicu sorak sorai ribuan massa.
Kericuhan itu menjadi puncak gelombang protes yang berlangsung hampir sepekan. Tekanan publik semakin meluas, hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah mundur.
Melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Saharuddin, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan kebijakan penyesuaian NJOP dan kenaikan PBB-P2 resmi ditunda.
” Iye betul, ditunda atas petunjuk bapak Bupati dan Wakil Bupati serta arahan pemerintah pusat untuk mengkaji ulang. Untuk sementara, perhitungan PBB masih akan menggunakan NJOP lama,” tegas Saharuddin, Selasa (19/8/2025) Malam.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan melakukan kajian ulang terhadap formula penyesuaian NJOP. Bagi warga yang sudah sempat membayar menggunakan perhitungan baru, Pemkab memastikan akan melakukan penyesuaian kembali.
” Kita kembalikan ke SPPT lama. Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan disesuaikan,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
Sebelumnya, Pemkab Bone beralasan bahwa kebijakan ini bukan kenaikan tarif pajak, melainkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terakhir diperbarui 14 tahun lalu.
Karena beberapa wilayah bahkan masih tercatat hanya Rp 7.000 per meter persegi, jauh dari harga pasar saat ini. Penyesuaian dilakukan berdasarkan data terbaru Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, di mata masyarakat, istilah penyesuaian hanyalah retorika. Faktanya, beban pajak melonjak tajam hingga tiga kali lipat, menghantam ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih.
Keputusan penundaan ini menjadi kemenangan moral bagi rakyat Bone. Tekanan jalanan akhirnya memaksa pemerintah untuk mendengar. Aksi yang sempat meninggalkan luka, gas air mata, dan kericuhan, kini menorehkan babak baru: suara rakyat terbukti masih mampu mengguncang kursi kekuasaan.
Bone menutup catatan sejarahnya dengan pelajaran penting. Kekuatan persatuan masyarakat bisa mengubah arah kebijakan.
