Kendari – LENSASATU.COM || Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digelar oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara di Hotel Kubah 9 Kendari, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Siapkan Diri, Raih Peluang Kerja Global”.
Acara tersebut turut dihadiri Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nur Hayati, Kepala BP3MI Sultra, Kepala Disnakertrans Sultra, Kepala Disnakerperin Kota Kendari, perwakilan Dinas Pendidikan Sultra, serta Expert JICA Jakarta, Mr. Motoyuki Nishida, kepala sekolah se-Kota Kendari, siswa-siswi SMK, dan perwakilan mahasiswa dari UHO, UMK, serta perguruan tinggi kesehatan.
Dalam arahannya, Direktur Penempatan Nonpemerintah BP2MI, Nur Hayati, menegaskan bahwa saat ini penempatan dan pelindungan PMI telah memasuki era baru setelah dibentuknya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melalui Perpres No. 139 Tahun 2024. Transformasi ini diperkuat melalui Perpres 165 Tahun 2024 tentang KemenP2MI dan Perpres 166 Tahun 2024 tentang BP2MI.
Ia menjelaskan bahwa lembaganya kini memiliki mandat strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait pelindungan PMI. Dalam paparannya, ia menyebut KemenP2MI sebagai “OKB — Orang Kementerian Baru”, merujuk pada perubahan besar dalam struktur kelembagaan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia.
Menurut Nur Hayati, Presiden RI mengamanatkan dua fokus utama kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
1. Meningkatkan kualitas perlindungan PMI.
Penempatan PMI kini diprioritaskan pada sektor-sektor berbadan hukum seperti rumah sakit, restoran, dan perusahaan formal di berbagai negara. Moratorium penempatan sektor domestik di Timur Tengah masih berlaku dan belum dicabut.
2. Memaksimalkan penempatan PMI terampil. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil yang ditempatkan, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo.
Nur Hayati menyebut bahwa banyak peluang kerja luar negeri belum dapat dipenuhi karena adanya gap kompetensi, terutama pada kemampuan bahasa dan soft skill. Sementara dari sisi keterampilan teknis, tenaga kerja Indonesia dinilai memiliki kualitas yang bersaing.
Dalam paparan data yang disampaikan BP2MI, Kota Kendari menjadi salah satu daerah dengan penempatan PMI ke Jepang tertinggi di Indonesia. Karena itu, pihaknya menghadirkan Expert JICA Mr. Motoyuki Nishida untuk memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan, proses, serta peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang.
BP2MI menegaskan pentingnya persiapan sejak dini bagi siswa-siswi SMK dan mahasiswa yang berminat mengikuti program kerja luar negeri, termasuk peningkatan bahasa dan kesiapan kompetensi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua memberikan apresiasi kepada KemenP2MI/BP2MI dan BP3MI Sultra atas penyelenggaraan sosialisasi ini. Ia mengatakan bahwa isu tenaga kerja luar negeri merupakan salah satu perhatian besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wagub menceritakan pengalamannya pernah sekolah di Jepang bersama Mr. Nishida, sehingga ia sangat memahami budaya kerja dan keamanan negara tersebut.
“Di Jepang itu paling aman, paling menghargai orang. Saya tahu betul. Makanya menurut saya Jepang harus menjadi salah satu tujuan utama penempatan pekerja migran kita,” ujarnya.
Ir. Hugua juga berharap kesempatan kerja tidak hanya ke Jepang, tetapi juga ke Hongkong, Timur Tengah, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Eropa. Namun ia menekankan pentingnya prosedur yang benar dan informasi yang jelas kepada masyarakat.
Wagub menyampaikan bahwa informasi terkait ketenagakerjaan luar negeri masih minim, bahkan di kalangan pengambil kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, termasuk dalam sektor pelindungan PMI.
“Kami bisa mensinergikan BP3MI dengan 17 kabupaten/kota. Semua urusan lintas sektor yang berkaitan dengan pekerja migran dapat kami koordinasikan, termasuk Forkompimda, instansi moneter, hingga lembaga adat,” ungkapnya.
Wagub berharap ke depan akan dibentuk forum koordinasi terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan penempatan dan pelindungan PMI lebih efektif.
Wagub juga menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi ini bagi para siswa SMK dan mahasiswa.
“Persiapan kerja ke luar negeri tidak bisa dilakukan saat baru lulus. Harus dimulai sejak masih di sekolah dengan meningkatkan kompetensi, bahasa, dan disiplin.”
Ia mengapresiasi kehadiran para siswa, guru, dan civitas akademik yang menjadi bagian penting dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil di Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KemenP2MI/BP2MI dan BP3MI Sultra atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini. Pemprov berharap adanya tindak lanjut berupa koordinasi berkelanjutan, forum lintas sektor, serta percepatan informasi kepada masyarakat terkait peluang dan mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia.
Editor :red
