Metro Kota

DPRD KENDARI GELAR RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

676
×

DPRD KENDARI GELAR RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

Sebarkan artikel ini
Ketgam: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota menggelar Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2024 diruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari

KENDARI-LENSASATU.COM||Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota yaitu menggelar Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2024 diruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari. Kamis, (10/04/2026).

Rapat pembahasan LKPJ dipimpin ketua Pansus LKPJ la Yuli didampingi wakil ketua pantas LKPJ Zulham Damu dan diikuti oleh wakil ketua 1 Rizki Brilian Pagala dan wakil ketua 2 Irmawati, anggota pansus, dan Anggota DPRD Kota Kendari. Serta Staff Ahli DPRD Kota Kendari.

Sementara itu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemerintah kota Kendari dipimpin asisten 3 Setda Kota Kendari Makmur, Kepala Bappeda Cornelius Padang dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari.

BACA JUGA :  PJ. Bupati Busel Beserta Jajaran Pemerintahan Resmi Pindah Berkantor di Lapandewa

Rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh kepala daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BACA JUGA :  Inflasi Kendari Oktober 2025 Tercatat 2,87 Persen, Pemkot Siapkan Langkah Strategis

Rapat pembahasan LKPD memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat Rapat ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan dan program yang dijalankan oleh kepala daerah.
2. Meningkatkan efektivitas pemerintahan Rapat ini memungkinkan DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

BACA JUGA :  Polemik Anggaran Antara Pemkot dan DPRD Kendari di Media Online, Ini Pesan Sekda Sultra

Dalam kesimpulan, rapat pembahasan LKPJ oleh DPRD merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh kepala daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Reporter: Ali

Editor: Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *