Metro Kota

DPRD KENDARI GELAR RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

719
×

DPRD KENDARI GELAR RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

Sebarkan artikel ini
Ketgam: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota menggelar Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2024 diruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari

KENDARI-LENSASATU.COM||Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota yaitu menggelar Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2024 diruang Aspirasi Sekretariat DPRD Kota Kendari. Kamis, (10/04/2026).

Rapat pembahasan LKPJ dipimpin ketua Pansus LKPJ la Yuli didampingi wakil ketua pantas LKPJ Zulham Damu dan diikuti oleh wakil ketua 1 Rizki Brilian Pagala dan wakil ketua 2 Irmawati, anggota pansus, dan Anggota DPRD Kota Kendari. Serta Staff Ahli DPRD Kota Kendari.

Sementara itu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemerintah kota Kendari dipimpin asisten 3 Setda Kota Kendari Makmur, Kepala Bappeda Cornelius Padang dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari.

BACA JUGA :  𝗣𝗮𝘀𝗸𝗶𝗯𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗞𝗼𝘁𝗮 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗺 𝗠𝘂𝗹𝗮𝗶 𝗣𝗲𝗺𝘂𝘀𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗵𝗮𝗻, 𝗥𝘂𝗱𝗶: 𝗪𝘂𝗷𝘂𝗱𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿-𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

Rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh kepala daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BACA JUGA :  Pegiat UMKM Asal Koltim: Munas kadin RI di Kota Kendari Wajib di Dukung Demi Rakyat Sultra.

Rapat pembahasan LKPD memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat Rapat ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan dan program yang dijalankan oleh kepala daerah.
2. Meningkatkan efektivitas pemerintahan Rapat ini memungkinkan DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

BACA JUGA :  Aksi Pungli Marak Di Pasar Bengkok Medan

Dalam kesimpulan, rapat pembahasan LKPJ oleh DPRD merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh kepala daerah telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Reporter: Ali

Editor: Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *