BONE, LENSASATU.COM – Bawaslu Kabupaten Bone melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di TPS 001 Desa Mario, Kecamatan Mare (2/12/2024).
PSU dilaksanakan berdsarkan dengan Surat Rekomendasi Pengawas Kecamatan Mare nomor 064/KA.02/K.SN-21-03.15/11/2024 tanggal 30 November 2024.
Penyebabnya PSU diungkapkan Ketua Panwascam Mare, Iwan Taruna bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 001 Desa Mario terdapat indikasi dugaan pelanggaran sehingga Panwaslu Kecamatan Mare melakukan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Iwan Taruna Ketua Panwascam Mare mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya PSU yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS 001 Desa Mario terdapat indikasi dugaan pelanggaran sehingga Panwaslu Kecamatan Mare melakukan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
“Setelah melakukan pengkajian hukum, terdapat dua orang yang menggunakan hak pilihnya kategori Pemilih Tambahan (DPK) memakai KTP Elektronik Jeneponto dan Bulukumba pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ” Ungkap Iwan.
Kemudian Iwan mengkoordinasikan ke Bawaslu Kabupaten dan selanjutnya direkomendasikan ke PPK Kecamatan Mare untuk di lakukan Pemungutan Suara Ulang.
Disamping itu, Alwi Ketua Bawaslu Bone mengapresiasi perjuangan pengawas yang melakukan tugas pengawasan secara melekat dan maksimal terhadap PSU Pilkada 2024.
“Sehari sebelum pelaksanaan PSU, kami telah menginstruksikan kepada jajaran Pengawas di Kecamatan Mare untuk melakukan pengawasan melekat terkait prosedur dan mekanisme agar tidak ada kekeliruan yang berpotensi terjadinya pelanggaran kembali di TPS serta intens berkoordinasi dengan PPK, ” Jelas Alwi
Selain itu masih kata Alwi, terhadap pengawasan yang dilakukan tidak lupa dituangkan dalam Form A laporan hasil pengawasan.
” Saya berharap pelaksanaan PSU ini dapat menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Bone dalam memastikan transparansi dan integritas Pemilihan serta mewujudkan Pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran, ” Pungkasnya.
