BONE, LENSASATU.COM – Lembaga Legislatif DPR RI gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Helios convention, Sabtu (08/06/2024) dengan dihadiri ratusan peserta dari berbagai kecamatan se kabupaten Bone.
Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM., Anggota DPR RI Komisi IV. Mengingatkan pentingnya pengelolaan hutan yang baik untuk mencegah terjadinya bencana alam.
Kader PKS ini mengatakan menekankan bahwa salah satu pemicu utama terjadinya bencana adalah pembabatan hutan yang terus-menerus.
“Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan baik. Kita harus terus melakukan penghijauan dan memastikan tambang-tambang ilegal tertangani dengan baik,” kata Andi Akmal.
Selama 10 tahun berkiprah di DPR Sebagai Anggota Banggar, Andi Akmal bersama tim telah berupaya maksimal dalam program penghijauan dan membentuk 15 kelompok dengan masing-masing kelompok mendapatkan anggaran 100 juta
Anggaran Tersebut untuk penanaman pohon, termasuk durian musang king yang sudah di bagikan dan Juga pengelolaan Limbah Ipal untuk industri rumah tangga dan pabrik tahu.
” Di Bone, ada beberapa kawasan hutan yang dikuasai oleh rakyat namun belum ada pelepasan resmi. Kita harus memastikan tidak ada ketidakseimbangan dalam pemanfaatan lahan ini,” ujarnya
Andi Akmal Pasluddin akrab disapa AAP melalui Bimtek ini akan tumbuh kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengelola hutan serta lahan dengan lebih bijaksana.
Disamping itu, AAP juga mengingatkan masyarakat untuk tidak berlebihan dalam melakukan pembabatan di daerah pegunungan, meskipun minat terhadap penanaman jagung cukup tinggi.
” Sekarang jagung banjir tapi harga Anjlok, harusnya pemerintah daerah punya solusi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada petani sekarang, ” sebutnya
Selanjutnya Ia menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang mampu menjadi solusi bagi masyarakat, Punya inovasi bukan cuman yang banyak uang dan siapa dibelakangnya.
“Pemimpin yang baik harus mampu melayani dan memberikan solusi. Kita pilih bupati untuk melayani masyarakat bukan masyarakat yang melayani Bupati,” tutupnya.
