BONE, LensaSatu.com || Dinamika politik di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone kembali menghangat. Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Bone, Andi Adhar, angkat bicara soal isu laporan pelanggaran Etik dan Tatib yang tengah menyeret nama Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong.
Menurut Andi Adhar, polemik yang berkembang di publik belakangan ini terkesan digiring ke arah yang menyesatkan. Ia menilai, penggunaan hak konstitusional oleh anggota dewan seolah dianggap sebagai bentuk pengkhianatan atau upaya menjatuhkan pimpinan dewan, padahal itu adalah bagian dari mekanisme demokrasri.
“Kami melihat ada upaya penggiringan opini bahwa ketika kami mau menggunakan hak konstitusi, seolah-olah kami menghianati rakyat, dianggap tidak lazim, bahkan penjilat. Padahal ini bagian dari demokrasi — hak kami menyampaikan pendapat atas kondisi yang terjadi,” jelas Andi Adhar.
Ia menegaskan bahwa langkah menyampaikan pendapat itu bukan tanpa alasan. Meski begitu, ia belum ingin mengungkapkan secara terbuka penyebab utama munculnya dinamika tersebut karena masih bersifat internal di tubuh DPRD Bone.
“Kami tahu penyebabnya, kami rasakan juga, tapi belum saatnya diungkap ke publik karena ini dinamika internal,” tambahnya.
Andi Adhar juga menepis isu yang beredar di sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya upaya menggulingkan Ketua DPRD Bone. Menurutnya, terlalu dini jika publik menilai langkah para legislator sebagai bentuk kudeta politik atau tindakan tidak etis.
“Terlalu cepat kalau ada dugaan Bu Ketua akan dicopot. Kewenangan itu ada di partainya, bukan sesama anggota DPRD. Saya lihat di media seolah sudah ada keputusan resmi, padahal yang ada baru laporan masuk ke pimpinan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mempertegas bahwa laporan yang diterima pimpinan DPRD bukan mosi tidak percaya, melainkan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib.
“Saya ingin luruskan, yang masuk ke pimpinan itu laporan dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib, bukan mosi tidak percaya,” tegasnya.
Andi Adhar juga menekankan bahwa setiap anggota DPRD memiliki nurani dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang diwakilinya. Ia menilai jabatan publik harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat.
“Kami juga punya nurani. Kami mewakili masyarakat, dan jabatan ini akan kami pertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, media, dan para pemerhati politik yang terus mengawal dinamika di DPRD Bone secara kritis.
“Kami berterima kasih kepada masyarakat dan teman-teman media yang terus melakukan fungsi kontrol. Silakan kawal dinamika ini dengan baik, karena saya yakin kebenaran akan berpihak kepada yang memiliki kebenaran itu sendiri,” tutupnya.
Pernyataan Andi Adhar ini menegaskan bahwa situasi yang berkembang di DPRD Bone bukanlah bentuk pertentangan terbuka atau upaya menjatuhkan pimpinan dewan, melainkan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi.
Dia juga ingin meluruskan narasi publik agar tidak terjebak pada isu-isu yang belum tentu benar, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.
