PPK Akui Kayu Penopang Tak Masuk Spek, Warga Pertanyakan Pengawasan dan Kekuatan Pondasi
Bone, LensaSatu.com || Proyek pembangunan saluran irigasi atau talud yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Bone menuai sorotan tajam dari warga. Pasalnya, dinding saluran beton yang baru selesai dicor masih terlihat ditopang balok kayu, kondisi yang memunculkan kecurigaan bahwa pondasi dan struktur bangunan tidak cukup kuat sejak awal pengerjaan.
Warga menilai, bangunan yang dikerjakan sesuai spesifikasi teknis seharusnya mampu berdiri tanpa bantuan penyangga tambahan. Terlebih, talud tersebut dirancang untuk menahan tekanan air dan beban tanah dalam jangka panjang.
“Kalau memang kuat dan sesuai spek, kenapa harus ditopang kayu? Ini bukan soal rapih atau tidak, tapi soal keselamatan,” ujar Ancu seorang warga Senin (15/12/2025).
Kecurigaan warga juga diperkuat oleh informasi bahwa pondasi batu kali di bawah talud diduga hanya disusun satu baris, berbeda dengan praktik konstruksi yang lazimnya menggunakan dua baris batu untuk memastikan kestabilan struktur.
“Kami bukan orang teknik, tapi logikanya sederhana. Bangunan kuat tidak butuh penyangga tambahan. Kalau masih ditopang, berarti dari awal memang diragukan,” katanya
Menanggapi sorotan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Jumran, menegaskan bahwa penggunaan kayu penopang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis proyek.
“Di spek tidak begitu, itu hanya improvisasi pekerja saja,” jelas Jumran saat dikonfirmasi LensaSatu.com
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan di tengah masyarakat. Jika pemasangan kayu bukan bagian dari spesifikasi dan bukan arahan PPK, mengapa tindakan tersebut tidak dihentikan sejak awal oleh pengawas di lapangan?
Jumran menyebutkan bahwa pengawasan tetap dilakukan.
“Tetap ada pengawasan melekat dari supervisi dan internal dinas,” ujarnya.
Namun warga menilai, adanya improvisasi di luar spesifikasi menunjukkan bahwa pengawasan teknis patut dipertanyakan, apakah hanya bersifat administratif atau benar-benar dilakukan secara aktif di lapangan
“Katanya ada pengawasan melekat, tapi kenapa pekerja bisa ambil keputusan sendiri di luar spesifikasi? Ini uang APBD, bukan proyek coba-coba,” tegas seorang warga lainnya.
Saat ditanya alasan pekerja harus menambahkan penopang kayu, Jumran mengakui bahwa itu murni inisiatif pekerja.
“Bukan arahan saya menggunakan kayu penopang, tapi usahanya pekerja saja. Pemikirannya mungkin dengan menggunakan kayu penopang ada sedikit perkuatan terhadap tekanan tanah dan tekanan air,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut kembali memunculkan tanda tanya jika secara teknis dinding sudah cukup kuat, mengapa pekerja merasa perlu menambah perkuatan darurat?
Sementara itu, Muh Guntur, General Superintendent PT Ridwan Jaya Lestari, selaku kontraktor pelaksana, menyebut pemasangan kayu dilakukan karena kekhawatiran terhadap kondisi cuaca dan tekanan air.
“Alasannya menopang mungkin takut, yang sub ini kalau hujan deras lagi nanti roboh. Mengurangi air dulu. Tapi nanti setelah dibeton, bahu jalan sudah dibeton, dibuka mi semua,” jelasnya. Ia pun menjamin bahwa talud tersebut tidak akan roboh lagi.
Menutup konfirmasi, Jumran menyatakan akan melakukan pengecekan ulang di lapangan.
“Sebentar saya cek di lokasi, kalau masih ada nanti saya suruh buka, untuk menjamin kualitas pekerjaannya,” katanya.
Meski demikian, bagi warga, alasan “takut roboh saat hujan” justru memperkuat dugaan bahwa struktur talud sejak awal belum sepenuhnya diyakini kuat oleh pelaksana proyek sendiri.
Proyek pembangunan talud/irigasi ini diketahui dikerjakan oleh PT Ridwan Jaya Lestari menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bone.
Warga berharap pemerintah daerah, pengawas, hingga lembaga pengawasan eksternal tidak hanya fokus pada pembongkaran kayu penopang, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap pondasi dan mutu konstruksi, agar proyek tidak berubah menjadi persoalan di kemudian hari.
