Dugaan Mark Up Impor Beras, Politikus PKS Andi Akmal Dorong Bentuk Pansus Untuk Selidiki 

DR. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Anggota komisi IV fraksi PKS dan Anggota Banggar DPR RI

JAKARTA, LENSASATU.COMTerkait dugaan mark up dalam impor beras, Anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI), Andi Akmal Pasluddin, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki.

 

Dorongan itu dilakukan karena sudah mulai menjadi kekhawatiran masyarakat perberasan Indonesia yang mulai menangkap sinyal mengenai ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dan kebutuhan mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ketahanan pangan.

 

Andi Akmal Pasluddin Sebagai anggota Komisi IV yang bermitra di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, Dia telah menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap proses impor beras demi melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

 

“Transparansi dalam langkah-langkah ketahanan pangan kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dugaan mark up dalam impor beras tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kita tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kita,” kata Politisi PKS ini dalam pres Rilisnya.

BACA JUGA :  Lelang Jabatan Kadisdik dan Kadistan Propinsi Bangka Belitung Terkesan Sudah Ada Pesanan

 

“Pansus ini akan bekerja dengan tekun untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahan,” lanjut Akmal.

 

Masih kata Andi Akmal, Pembentukan Pansus ini terjadi sebagai tanggapan atas pengumuman tender terbaru oleh Perum Bulog untuk pengadaan jasa angkutan pendistribusian bantuan pangan.

 

Proses tender ini menimbulkan pertanyaan di kalangan legislator dan publik, mendorong DPR untuk mengambil tindakan tegas.

 

Selanjutnya, Anggota Badan Anggaran ini menekankan bahwa Panitia Khusus akan menyelidiki secara menyeluruh semua aspek dari proses impor beras, termasuk prosedur pengadaan, strategi penetapan harga, dan peran berbagai pemangku kepentingan.

BACA JUGA :  Bupati Konut H. Ruksamin Menghadiri Rakor Secara Langsung Mengawal Penetapan Kuota ASN Tahun 2024

 

“Kami bertujuan untuk memastikan setiap langkah dari proses ini diperiksa dan setiap ketidaksesuaian ditangani dengan segera,” ujarnya.

 

Investigasi ini diharapkan melibatkan kerja sama erat dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.

 

Pansus juga akan mencari masukan dari pakar independen dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan tinjauan yang komprehensif dan tidak memihak.

 

Akmal Pasluddin mengimbau semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama sepenuhnya dengan penyelidikan ini.

 

“Tujuan kami bukan hanya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada saat ini, tetapi juga untuk menerapkan langkah-langkah yang akan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini tentang menjaga ketahanan pangan bangsa kita dan memastikan bahwa sumber daya kita digunakan secara efektif dan etis,” tambahnya.

BACA JUGA :  Mengenaskan,Pegawai Uniba DiDuga Gelapkan Uang SPP Rp 11 Miliar, Ratusan Mahasiswa Belum Terima Ijazah

 

Usulan pembentukan Pansus ini disambut dengan dukungan luas dari berbagai sektor, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pangan Indonesia.

 

Temuan dan rekomendasi dari Panitia Khusus akan diumumkan kepada publik, memperkuat komitmen DPR terhadap pemerintahan yang terbuka dan jujur.

 

Akmal mengatakan, bila Pansus ini terbentuk, maka selama proses penyelidikan, dirinya dan Panitia Khusus berjanji untuk terus memberikan informasi kepada publik mengenai kemajuan pada setiap prosesnya.

 

“DPR mendorong warga negara untuk tetap terlibat dan berkontribusi dalam diskusi mengenai ketahanan pangan dan tata kelola di Indonesia,” tutur Andi Akmal Pasluddin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.