BONE, LENSASATU.CO – Setelah dua kali diskorsing Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi DPRD dalam Agenda Membicarakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, kembali digelar.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Bone Irwandi Burhan diruang rapat paripurna DPRD Bone jl. Reformasi Kecamatan Tenete Riattang Barat, Senin (26/06/2023).
Sejumlah Anggota Dewan mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran kemudian juga mempertanyakan apa yang menjadi faktor penghambat dan menjadi kendala.
Sehingga Anggran dimasing-masing perangkat Daerah tersendak dan membuat realisasi anggaran berada di angka 23 persen yang seharusnya sudah berada di angka 50 persen diTriwulan pertama.
H. Saifullah ketua komisi l mengatakan bahwa ada kesepakatan anggota Dewan untuk meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai Alat pembanding.
Karena kata Saifullah, Ia tidak optimis 23 persen realisasi adalah belanja modal tapi lebih kepada belanja operasi dan tidak bisa dipungkiri bahwa DPRD juga berkontribusi didalam 23 persen itu.
“Yang jadi permasalahan adalah kembali kami mereview apa yang menjadi penomena dibawah, adanya penganggaran di PU yang semestinya tidak direfocusing malah itu yang dikurangi,” kata Saifullah
Padahal sesungguhnya masi kata Saifullah, penganggaran atau usulan Nomenkratur kegiatan para anggota dewan sudah termaktub didalamnya
“Yang kami tidak bisa fikir kenapa yang masuk Earmarking adalah yang sudah diusulkan oleh teman teman DPRD sebagai program dan kegiatan DPRD, ini yang dihilangkan sebagian bahkan ada yang Habis.” Jelasnya
Kemudian didalam rapat, Kepala Bidang Anggaran BKAD Bone, Andi Iqbal Walinono memaparkan, realisasi pendapatan hingga bulan ini baru sekitar 33,8 persen. Sementara untuk realisasi belanja baru mencapai 28,7 persen.
Andi Ikbal menjelaskan beberapa faktor penyebab Kelambatan realisasi belanja diantaranya proses pengadaan barang dan jasa tahun ini berbeda dengan tahun kemarin,
” Di mana pada tahun ini semua harus melalui sistem e- Katalog, kemudian kelambatan realisasi pendapatan, disebabkan DAU yang harus dilakukan pengembalian. Dan kemarin laporan serapan DAU earmarking ini diterima dan sudah terealisasi sebesar Rp 115 Milyar, ” ucap A. Ikbal.
Selanjutnya kata A. Ikbal, kedua terkait kelambatan realisasi pendapatan yakni, kebijakan Pemda dalam rangka implementasi UHC terkait sumber pendanaan, di mana bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp 19 Milyar belum terealisasi se-Sen pun hingga saat ini. Selain faktor-faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya.
” Intinya, saya selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD yang bertanggungjawab atas penyusunan APBD, APBD-P akan melakukan penyusunan perubahan mendahului perubahan APBD berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mendasari dapatnya dilakukan perubahan penjabaran APBD, ” sebutnya.
Sementara Sekertaris Daerah (Sekda) H. A. Islamuddin yang di komfirmasi setelah mengikuti RDP mengatakan, hasil rapat bersama anggota dewan bahwa, Akan melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan kegiatan yang dianggap tidak urgent
” Dinotulen Rapat tadi mengatakan bahwa, untuk TAPD melihat semua program kegiatan yang menyebar diseluruh perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian, contoh misalnya Randis kenapa randis ini dianggap tidak urgent karena saat ini belum ada Bupati ataupun wakil bupati penitip,” Ucap Sekda
“Apa yang dibacakan oleh ketua DPRD selaku pimpinan rapat akan mengembalikan program-program kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu akan kami tindak lanjuti,” tuturnya.
Reporter : Jumardi
Editor : Red
