BONE, LENSASATU.COM – Haji, merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi impian bagi sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Namun, realitas ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak orang untuk menunaikannya. Sebagai solusi, berbagai negara, termasuk Indonesia, memberikan subsidi untuk jemaah haji. Namun, dalam konteks ekonomi dan sosial yang terus berubah, maka perlu dipertimbangkan kembali bagaimana cara terbaik untuk mendukung aspirasi ini. Salah satu pendekatan yang mungkin layak dipertimbangkan adalah konsep subsidi silang.
Subsidi silang, adalah mekanisme di mana sebagian dari biaya yang dikeluarkan oleh kelompok konsumen dengan daya beli lebih tinggi digunakan untuk mendukung kelompok konsumen dengan daya beli lebih rendah. Dalam konteks haji, ini bisa berarti bahwa jemaah yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada jemaah yang kurang mampu.
Pelaksanaan konsep subsidi silang dalam haji memiliki beberapa potensi keuntungan. Pertama, ini akan memastikan bahwa lebih banyak orang dapat menunaikan haji tanpa perlu menghabiskan seluruh tabungan hidup mereka. Kedua, sangat membantu masyarakat yang minus dana dengan sistem syariah. Ketiga, mekanisme ini mengurangi beban pemerintah dalam membiayai subsidi haji, sehingga dana tersebut bisa dialokasikan untuk program lain yang juga penting. Keempat, konsep subsidi silang juga sejalan dengan prinsip Islam tentang prinsip tolong menolong, zakat dan sedekah, yang mendorong umat Islam yang lebih mampu untuk membantu yang kurang mampu.
Namun, ada juga tantangan dalam menerapkan konsep ini. Mekanisme pengumpulan dan distribusi dana perlu dirancang dengan hati-hati untuk memastikan keadilan dan transparansi. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa ini tidak menjadi beban tambahan bagi jemaah yang lebih mampu, dan tidak mengurangi insentif mereka untuk berhaji. Dengan pendekatan ini, haji bisa menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Konsep subsidi silang, jika diterapkan dengan baik, bisa membantu memastikan bahwa lebih banyak umat Islam dapat menunaikan ibadah haji, sementara juga membantu mengurangi beban subsidi pemerintah.
Akan tetapi, untuk sukses, konsep ini perlu didukung oleh berbagai pihak. Pemerintah, lembaga Keuangan Syariah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk merancang dan menerapkan mekanisme ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana subsidi silang. Oleh karena itu, implementasi subsidi silang untuk naik haji di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting dan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga keuangan syariah dan organisasi terkait lainnya. Berikut adalah beberapa langkah umum yang mungkin diperlukan dalam penerapan konsep ini:
1. Penentuan Skema Subsidi Silang: Pertama, perlu ditentukan bagaimana skema subsidi silang akan diatur. Misalnya, mungkin ada skema di mana jemaah yang lebih mampu secara finansial membayar biaya haji yang sedikit lebih tinggi, yang kemudian digunakan untuk membantu menurunkan biaya bagi jemaah yang kurang mampu.
2. Identifikasi dan Segmentasi Jemaah: Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan mensortir jemaah haji berdasarkan kapabilitas finansial mereka. Ini bisa melibatkan verifikasi pendapatan dan aset, atau kriteria lain yang relevan. Dalam konteks ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah dan instansi terkait lainnya untuk mengumpulkan dan memverifikasi data.
3. Pembentukan Dana Subsidi Silang: Setelah skema dan jemaah telah diidentifikasi, dana subsisi silang bisa dibentuk. Ini akan melibatkan pengumpulan dana dari jemaah yang lebih mampu dan pendistribusiannya kepada jemaah yang kurang mampu.
4. Pengawasan dan Pelaporan: Untuk memastikan keadilan dan transparansi, akan sangat penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan pelaporan yang kuat. Hal ini juga akan membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Evaluasi dan Penyesuaian: Setelah skema ini diimplementasikan, perlu ada proses evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa skema ini efektif dan adil.
Penting juga untuk mengingat bahwa meskipun subsidi silang dapat membantu membuat haji lebih terjangkau, ini bukanlah solusi untuk semua masalah yang terkait dengan biaya haji. Konsep subsidi silang adalah pendekatan yang menjanjikan dan layak dipertimbangkan untuk memastikan bahwa ibadah haji tetap terjangkau bagi semua umat Islam, sambil juga mengurangi beban subsidi pada pemerintah. Melalui pendekatan ini, kita bisa mendukung aspirasi umat Islam untuk berhaji, sambil juga mempromosikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Sebagaimana ayat Al-Qur’an yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut :
Surah Al-Baqarah (2:177)
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Surah An-Nisa (4:58)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Penulis : Dr. H. AHMAD ABDUL MUTALIB, Lc.,M.Ag
(Ketua Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone)
