JATINANGOR — LENSASATU.COM.|| Hari keempat pelaksanaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu (29/10/2025), diwarnai pembahasan sejumlah program strategis nasional. Agenda tersebut meliputi kebijakan lumbung pangan, jaminan sosial BPJS, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sultra dengan membawa visi dan misi pembangunan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling. Ia menegaskan bahwa seluruh agenda nasional akan diselaraskan dengan arah pembangunan “Sultra Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berkelanjutan.”
Pada sesi pembahasan pertama, perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Sekretariat Negara memaparkan arah kebijakan Lumbung Pangan Nasional serta program pembangunan Inpres dan Banpres tahun anggaran 2026. Sekda Asrun Lio menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas Gubernur ASR yang menitikberatkan pada ketahanan pangan berbasis potensi lokal atau dikenal dengan konsep agromaritim Sultra.
Selanjutnya, pembahasan bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyoroti efektivitas alokasi iuran jaminan sosial di daerah. Sekda Sultra menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan dan akses layanan jaminan sosial bagi masyarakat Sultra.
Sesi siang hari diisi dengan pemaparan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai strategis untuk mempercepat penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Sultra.
Sementara pada malam harinya, pembahasan berlanjut dengan materi tentang Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, skema KPBU, dan peluang Kerja Sama Daerah yang membuka ruang sinergi investasi baru di tingkat provinsi.
Sekda Asrun Lio menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperkuat kolaborasi antara program nasional dan visi daerah di bawah kepemimpinan ASR–Hugua.
“Kami hadir membawa pesan dari Bapak Gubernur ASR dan Bapak Wakil Gubernur Hugua, bahwa setiap program pusat harus mampu diterjemahkan secara teknis di daerah demi terwujudnya Sultra yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Sinkronisasi ini adalah langkah konkret agar pembangunan nasional benar-benar menyentuh masyarakat daerah,” ujar Asrun Lio.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakor IPDN 2025 ini, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari daerah.
“Selaras dengan visi ASR–Hugua, Pemprov Sultra akan memastikan seluruh program nasional, mulai dari pangan, jaminan sosial, hingga KPBU terintegrasi dengan arah pembangunan daerah. Harapannya, setiap kebijakan nasional memberi manfaat nyata bagi rakyat Sultra,” tutup Sekda Sultra tersebut. (AO)
