BONE, LENSASATU.COM || Aksi demonstrasi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) pada 23 Agustus 2025 di Kabupaten Bone lalu masih meninggalkan sejumlah tanda tanya besar. Apakah murni gerakan masyarakat sipil, ataukah ada skenario mobilisasi di balik layar.
Sejumlah kesaksian warga menyebut adanya perintah dari aparat desa hingga Penyuluh Pertanian untuk menghadiri aksi. Namun, Pemerintah Kabupaten Bone dengan tegas menolak tudingan tersebut. Kontradiksi inilah yang memunculkan polemik baru pasca-aksi ribuan massa yang berlangsung di lapangan Merdeka.
Seorang warga Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, berinisial TG, mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan keberangkatannya ke kota saat aksi berlangsung. Ia hanya menuruti instruksi kepala desa.
“Nda tau apa tujuannya ke kota, hanya kepala desa yang menyuruh ke kota. Kepala desa yang sampaikan ke kota ki besok jam 8, sekitar 20 orang atau 10 orang, yang jelas ada hadir,” ujarnya saat ditemui usai aksi.
Kesaksian serupa datang dari seorang anggota kelompok tani, yang meminta identitasnya tidak dituliskan. Menurutnya, instruksi hadir di Lapangan Merdeka pada pagi hari Sabtu (23/08/2024) disampaikan langsung oleh penyuluh pertanian (BPP).
“Besok kumpul di Lapangan Merdeka. Saya bertanya ada apa, dijawab ini perintah Petta. Saya tanya, Petta siapa? Katanya Petta Bupati. Sampai di sini baru saya tahu tujuannya,” ungkapnya.
Kesaksian ini menimbulkan dugaan bahwa ada keterlibatan aparat desa, bahkan penyuluh, dalam menggerakkan massa.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bone, Anwar yang ditemui, Awak media LensaSatu.com. Langsung memberikan bantahan keras.
“Itu tidak mungkin terjadi. Pemerintah tidak pernah memerintahkan hal seperti itu karena pemerintah tidak pernah alergi dengan saran dan masukan, apalagi pemerintah sudah melakukan langkah penundaan. Saya pastikan itu bukan dalang dari pemerintah,” tegasnya. Selasa (02/09/2025)
Anwar menyebut kabar yang beredar di masyarakat hanyalah isu liar. Ia menolak anggapan bahwa aksi 23 Agustus merupakan bentuk “tandingan” terhadap demonstrasi besar yang digelar Aliansi Bone Bersatu pada 19 Agustus lalu, yang menolak kenaikan PBB-P2.
“Saya melihat itu gerakan bukan sebuah tandingan. Tidak ada istilah seperti itu. Setiap orang Bone boleh menyampaikan aspirasi, sepanjang ada izin dan tidak anarkis, itu sah-sah saja,” katanya.
Lebih lanjut, Anwar menegaskan tidak ada instruksi dari camat, kepala desa, hingga BPP untuk memobilisasi massa.
“Itu tidak mungkin dilakukan. Selain berisiko, hal seperti itu keluar dari makna Forum Masyarakat Peduli Demokrasi, yang semestinya lahir dari keikhlasan warga,” tambahnya.
Meski bantahan pemerintah terkesan tegas, kesaksian warga di lapangan menunjukkan hal berbeda. Bukan hanya TG dari Barebbo atau kelompok tani di Tanete Riattang Barat, beberapa warga lain juga menyebut adanya arahan kolektif yang datang dari atas.
Baca juga:
https://lensasatu.com/dinilai-janggal-siapakah-aktor-dibalik-aksi-fkpd-23-agustus/
Bahkan, sebelumnya beredar pula ajakan melalui grup percakapan WhatsApp yang meminta setiap desa mengirim minimal 10 orang, dan setiap kelurahan 50 orang ke Lapangan Merdeka. Dalam pesan itu, juga disebut konsumsi dan transportasi ditanggung.
Jika kesaksian ini benar, maka muncul pertanyaan besar, siapa pihak yang memiliki otoritas, sumber daya, dan jejaring hingga ke desa untuk menggerakkan ribuan orang dalam waktu singkat.
Sejumlah pengamat lokal menilai, aksi 23 Agustus patut dibaca dalam konteks politik. Pasalnya, aksi sebelumnya pada 19 Agustus 2025 berhasil menggalang ribuan orang dalam gelombang protes menolak kenaikan PBB-P2.
“Kalau aksi 19 Agustus sangat jelas isunya, yaitu kenaikan PBB yang memberatkan rakyat. Tapi aksi 23 Agustus justru mengusung tuntutan yang lebih abstrak, yakni mendesak Polres mengusut kericuhan demo. Hal ini menimbulkan kesan aksi tersebut diarahkan untuk mengimbangi gerakan sebelumnya,” kata seorang pengamat.
Kisah warga yang mengaku diminta hadir, pesan berantai yang meminta mobilisasi, hingga isu konsumsi ditanggung, berhadapan dengan bantahan tegas pemerintah yang menyatakan tidak ada perintah resmi.
Kontradiksi inilah yang menimbulkan pertanyaan. Apakah mobilisasi benar terjadi atas instruksi aparat desa dan penyuluh, ataukah sekadar inisiatif sebagian kelompok yang mengatasnamakan pemerintah?
Selama pertanyaan itu belum terjawab, spekulasi mengenai siapa aktor sebenarnya di balik aksi 23 Agustus akan terus bergulir.
