LENSASATU.COM || BONE – Acara sakral prosesi Pra Mattompang Arajang yang rutin dilaksanakan setiap menjelang Hari Jadi Bone tahun ini berlangsung berbeda.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah perayaan budaya itu, momentum sakral yang digelar di Museum Kompleks Arajang, Rumah Jabatan Bupati Bone, digelar secara tertutup Rabu, (09/04/2025).
Dalam kegiatan tersebut memicu perdebatan, sejumlah wartawan bahkan foto grafer dari Instansi TNI Polri dilarang masuk untuk mengambil gambar di acara Pramatompang Arajang, sementara konten kreator dan fotografer diizinkan masuk untuk melakukan kegiatan serupa.
Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan akses dan kebebasan pers dalam meliput acara tersebut. Alasan dari pihak pengamanan. Ruangan harus “steril” atas perintah langsung dari Bupati Bone.
” Mohon maaf, ini perintah Pak Bupati, ruangan harus steril,” ujar salah satu anggota ADC H. Jemmi.
Namun, perlu diingat bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai larangan mengambil gambar atau merekam video tanpa izin. Ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum kebijakan larangan tersebut.
Salah satu jurnalis Saparakyat.com, Supa sangat menyangkan hal tersebut, Kontroversi ini menimbulkan implikasi tentang kebebasan pers dan hak akses informasi.
” Apakah kebijakan larangan mengambil gambar tersebut sah dan adil, Bagaimana dengan hak hak wartawan dalam mengabadikan peristiwa penting ini, ” Kata Supa
Pra Mattompang Arajang merupakan prosesi pembersihan dan pensucian benda-benda pusaka kerajaan Bone, seperti pusaka Lamakkawa, Tombak Lasalaga, dan lima pusaka lainnya.
Tradisi ini adalah bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Bone yang sarat makna, menggambarkan penghormatan terhadap warisan leluhur.
Prosesi ini menjadi langkah awal sebelum Mattompang Arajang yang bersifat lebih seremonial dan terbuka untuk umum.
Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pembersihan, maka digelarlah Pra Mattompang sebagai bagian dari pemisahan ritual dan seremoni.
Keputusan menggelar Pra Mattompang secara tertutup menimbulkan perdebatan. Tradisi yang selama ini menjadi milik publik dan simbol kebudayaan daerah justru tertutup dari pantauan publik. Pertanyaannya, apakah ini bentuk pelestarian budaya, atau justru langkah menjauhkan masyarakat dari akar tradisinya?.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi dari Bupati Bone.
