BONE, LENSASATU.COM || Suasana panas pasca aksi unjuk rasa menolak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone belum mereda.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone kini mengunci langkah DPRD dengan ultimatum, gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam waktu 2×24 jam, atau bersiap menghadapi gelombang aksi lanjutan yang lebih besar.
Ketua PMII Bone, Zulkifli, mengingatkan DPRD bahwa janji yang diucapkan saat aksi 13 Agustus lalu bukan sekadar formalitas.
Baginya, keresahan masyarakat akibat kenaikan PBB-P2 adalah masalah nyata yang harus segera dibedah di forum resmi.
” Janji RDPU harus ditepati. Waktu kami batasi, 2×24 jam. Kalau tidak ada langkah konkret, kami akan kembali turun dengan kekuatan massa yang lebih besar,” ujarnya tegas. Jumat (15/08/2025).
Menurut PMII, RDPU adalah momentum penting untuk mempertemukan DPRD, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam satu meja, membuka data secara transparan, serta memastikan kebijakan pajak berpihak pada rakyat kecil.
Aksi PMII sebelumnya menyoroti kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi daerah.
Isu ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, terutama masyarakat lapisan bawah.
Ultimatum ini juga menjadi sinyal bahwa PMII tidak akan membiarkan DPRD mengingkari komitmen. ” Kami akan terus mengawal sampai janji ditepati,” Pungkas Zulkifli.
