KENDARI — LENSASATU. COM.|| Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal itu disampaikan saat dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor PID) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dari ruang Command Center Kantor Balai Kota Kendari, Senin (6/10/2025). Agenda ini juga dirangkaikan dengan pembahasan pertumbuhan ekonomi serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Rakor nasional tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan perkembangan terkini mengenai inflasi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa inflasi di bulan September 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di beberapa kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut data yang dipaparkan, inflasi di beberapa kabupaten/kota Sulawesi Tenggara mencapai 3,68 persen. Bahkan, salah satu provinsi mencatatkan angka inflasi hingga 5,2 persen. Kondisi ini disebut telah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Sekjen meminta pemerintah daerah, terutama di 10 provinsi dengan inflasi tertinggi, untuk memberikan perhatian serius melalui kebijakan konkret yang dapat menekan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Wali Kota Kendari menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menjaga stabilitas harga di lapangan. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur, mulai dari pemantauan harga bahan pokok di pasar, memperkuat sistem distribusi, hingga memastikan stok pangan aman jelang akhir tahun. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada sinergi pemerintah daerah dengan stakeholder terkait.
Dalam arahannya kepada jajaran pemerintah kota, Siska Karina Imran menginstruksikan agar tim inflasi daerah bekerja lebih aktif. Pemantauan pasar di setiap kecamatan harus dilakukan secara berkala, sehingga fluktuasi harga bisa diantisipasi sedini mungkin. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan pedagang, distributor, hingga kelompok tani, guna menjaga kelancaran pasokan dan menghindari gejolak harga mendadak.
Selain itu, Wali Kota Kendari menilai program ketahanan pangan lokal harus menjadi prioritas. Upaya seperti memperluas lahan pertanian produktif, mendorong urban farming, serta memperkuat cadangan pangan daerah akan menjadi strategi utama menghadapi tantangan inflasi global maupun domestik. “Kita harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Tidak hanya membahas inflasi, Rakor ini juga menyoroti evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Program strategis nasional tersebut digagas untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan pemerintah daerah dinilai sangat krusial, terutama terkait pendataan dan penyediaan lahan.
Sekjen Tomsi menyoroti masih rendahnya kontribusi sejumlah daerah dalam mendukung program tersebut. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan hunian layak adalah salah satu pilar kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan peran aktif, baik dalam hal fasilitasi lahan maupun mempercepat proses administrasi yang kerap menjadi hambatan.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Kendari menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat. Menurutnya, kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kendari masih cukup tinggi, sehingga program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi nyata. Pemerintah Kota Kendari disebutnya akan melakukan pendataan ulang serta menyiapkan dukungan administratif agar implementasi program ini berjalan optimal.
Rakor daring yang berlangsung interaktif itu juga menghadirkan paparan dari berbagai daerah mengenai praktik terbaik (best practice) pengendalian inflasi dan dukungan program perumahan. Pemerintah pusat berharap daerah-daerah bisa saling belajar dan meniru strategi yang terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Dengan keikutsertaan dalam Rakor ini, Pemerintah Kota Kendari menegaskan posisinya sebagai daerah yang proaktif dalam merespons isu-isu nasional. Baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam mendukung program perumahan rakyat, Kendari berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat.
Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Pemkot Kendari diharapkan dapat memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap stabil maupun dalam menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat di tahun 2025. (Red)
