JAKARTA – LENSASATU.COM.|| Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan yang digelar Senin (22/9/2025). Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menandatangani berita acara kesepakatan percepatan hilirisasi bersama Mendagri Tito Karnavian dan Mentan Andi Amran Sulaiman. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting bagi Sultra dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan sekaligus meneguhkan visi “Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius.”
“Sultra punya potensi besar di sektor perkebunan. Tapi kalau hanya menjual bahan mentah, petani kita sulit sejahtera. Karena itu, hilirisasi adalah kunci agar nilai tambahnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Gubernur Andi Sumangerukka.
Sultra mendapat perhatian khusus karena memiliki komoditas perkebunan strategis seperti kakao, jambu mete, pala, kelapa, lada, dan tebu. Sejumlah pabrik pengolahan akan segera dibangun, antara lain pabrik kakao di Kolaka Utara dan Bombana, pabrik jambu mete di Bombana, serta pabrik tebu di Konawe Selatan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Dr. LM Rusdin Jaya, menekankan bahwa hilirisasi akan membawa dampak nyata bagi perekonomian daerah. “Selama ini produk perkebunan kita banyak dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan adanya pabrik pengolahan di daerah, petani tidak hanya menjual hasil kebun, tapi bisa ikut menikmati keuntungan dari produk olahan. Ini juga akan membuka banyak lapangan kerja baru,” jelasnya.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman juga menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat. “Kami ingin Sultra menjadi contoh sukses hilirisasi di Indonesia timur. Pemerintah pusat siap mendukung dari sisi anggaran, teknologi, dan pendampingan,” ujarnya.
Rapat turut membahas sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan lahan clean and clear, benih unggul, hingga kesiapan petani dalam adopsi teknologi. Pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat pendampingan, penyediaan benih, serta pembangunan infrastruktur pendukung agar program hilirisasi berjalan optimal.
Pertemuan ini juga menyoroti kebutuhan kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan petani. Dengan pola kemitraan yang jelas, diharapkan petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, melainkan juga bagian dari rantai produksi hilirisasi.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan hilirisasi dapat mengurangi ketergantungan Sultra pada sektor pertambangan. Diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis agar daerah lebih berdaya tahan terhadap fluktuasi harga global.
Langkah percepatan hilirisasi ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan. Dengan pengolahan di dalam negeri, emisi transportasi dapat ditekan sekaligus mendukung agenda ekonomi hijau di tingkat nasional.
Pertemuan di Jakarta hari ini menandai komitmen bersama untuk menjadikan Sultra sebagai pusat hilirisasi perkebunan nasional. Kesepakatan ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan.
Editor: Ali Okong













