KENDARI – LENSASATU.COM || Digitalisasi pemerintahan di Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak lagi sekadar soal mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Lebih dari itu, transformasi digital kini diarahkan langsung untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Sultra.
Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Onsite Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari di Aula Perpustakaan Modern Sultra, mulai Senin (5/10/2026).
Forum yang digagas Kementerian PANRB ini menjadi wadah verifikasi faktual sekaligus pembimbingan bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang belum optimal menuntaskan penilaian mandiri.
Kegiatan ini digelar untuk memastikan bahwa keberhasilan transformasi digital merupakan tanggung jawab lintas sektor, bukan beban Dinas Kominfo semata. Setiap perangkat daerah memiliki peran krusial dalam membangun ekosistem digital yang aman, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra, Sekretaris Dinas Wa Ode Iis Indriyani mengapresiasi hadirnya tim pusat di Kendari. Ia berharap pendampingan ini mampu memetakan kendala daerah secara presisi sehingga evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konkret demi mendongkrak kualitas layanan publik. Penilaian PEMDI tahun ini mengukur dampak nyata layanan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan menegaskan bahwa digitalisasi hanyalah sarana, sedangkan muara utamanya adalah hadirnya pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan efisien sesuai sasaran RPJPN 2025–2045.
Editor:redaksi
