Forum Pemuda Buton Gelar Aksi Didepan Kantor Kejati Sultra, Ini Tuntutannya!!

Ketgam: Forum Pemuda Buton Saat Mengelar Aksi Unjuk Rasa di Kejati Sultra

KENDARI,LENSASATU.COM||  Forum Pemuda Buton Mengunggat ( FPKB) Mengelar aksi unjuk rasa pada Jum’at (19/5/2023).

Perkara ini bermula pada 4 Mei 2023 adanya laporan mantan Bupati Buton Selatan melaporkan oknum Jaksa tidak  lain Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Perihal pengunaan toyota fortuner yang sebab ada dugaan melawan hukum

Hal ini terbukti, selama pemakaian 6 bulan mobil tersebut di kembalikan dengan dalil administrasi belum terpenuhi

Sebab kuat ada praktek yang di lakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buton. Bermula pada tanggal 22 Juli 2022 yang bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, menuturkan pihaknya akan mentersangkakan satu OPD di lingkup pemerintah namun sampai tahun 2023 belum ada penyelesaian tersebut.

BACA JUGA :  Diduga Menyerobot Lahan, Direktur PT PBK Di Panggil Satreskrim Polres Anambas
Pelaksanaan hering antara pihak Kejati dan massa aksi.

Hal itulah membuat Forum Pemuda Buton Menggugat (FPMB) turun ke jalan dan bertandang di kediaman Kejati Sultra mempertanyakan terkait hal tersebut.

Sesampainya di lokasi Kejati Sultra massa aksi langsung di fasilitas dan terima hering dengan pihak Kejati itu sendiri, dalam menindak lanjuti perkara tersebut.

Senadah penyampaian Askal Tampo di Selaku Korlap di selah-selah hering menyampaikan “Dalam UUD 1945 sekelas ASN tidak di benarkan menggunakan kendaraan dinas sejenis fortuner, sebab jelas ini sudah menjadi penyelewengan kekuasaan yang di lakukan” tuturnya.

“Tidak lepas dari perkara itu pihak kejaksaan juga keciptratan Dana Hibah Milyaran Rupiah bersumber dari APBD terkait Proyek Pembangunan Mesjid senilai Rp. 2,5 Milyar, di tahun yang sama juga keciptratan pembangunan lapangan tenis di Kompleks Kejari Buton dari Dinas Kepemudaan dan Olaraga Kabupaten Buton itu sendiri senilai Rp. 600 Juta”tutupnya.

BACA JUGA :  Tim Reskrim Polsek Lubuk Baja Ringkus Pelaku Pengeroyokan

Oleh karena itu, Forum Pemuda Butun Menggugat (FPBM) dengan mengharapkan Ridho dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa,setelah mengkaji & menelaah polemik “TIDAK ETIS OKNUM KAJARI KABUPATEN BUTON” yang Diduga sarat dengan Praktek
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Pwerilaku Jaksa hingga dugaan KKN, maka dalam Gerakan FPBM Jilid III, Menuntut :
1. Mendesak & Mendukung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Untuk Menindak Secara Tegas Tanpa Pandang Buluh Terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton, sebagaimana Pasal 10 Ayat (2 )UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, jo.Pasal 7 Ayat (1) huruf (b dan g) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER 014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa;(Deadline Time 1×24 Jam);
2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Untuk Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton (Ledrik V.M. Takaendengan,SH. MH) dan Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Dan ASN; (Deadline Time 1×24 Jam);
3. Jika Tuntutan ini, diabaikan maka Kami dari Forum Pemuda Butun Menggugat akan mengelar Aksi pada Jilid-Jilid
selanjutnya…!!

BACA JUGA :  BENTUK SINERGITAS, SATGAS PAMTAS YONIF 126/KC GELAR PERTEMUAN DENGAN APKAM DAN APARAT PEMERINTAH

 

Reporter : Azman
Editor : Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.