Metro Kota

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Ikuti Rakornas Pusat dan Daerah 2026 Bahas Program Prioritas Nasional

3525
×

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Ikuti Rakornas Pusat dan Daerah 2026 Bahas Program Prioritas Nasional

Sebarkan artikel ini
Ketgam:Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional

Bogor-LENSASATUCOM||Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wali Kota Kendari bersama Wakil Wali Kota Kendari serta Forkopimda pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakornas berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026), dan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA :  Sesuai Arahan Kompolnas, Polda Sultra Akan Gelar Perkara Terkait Polemik PT GAN dan PT CSM

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, serta memastikan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional.

BACA JUGA :  H. Ruksamin Menghadiri dan Membuka Secara Resmi Musrenbang RKPD 2025

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai kebijakan strategis nasional, di antaranya penguatan ekonomi nasional, peningkatan investasi dan hilirisasi industri, kebijakan subsidi energi, swasembada pangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

 

Selain itu, Rakornas juga membahas sejumlah program prioritas nasional lainnya, termasuk program makan bergizi gratis. Peran aparat penegak hukum dan institusi negara turut menjadi perhatian utama dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA :  Diduga Proyek DAM Baloi Sebesar Rp 16 M Dari Dana PNBP Banyak Kejangalan

Editor:Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *