BONE, LENSASATU.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dihadapkan berbagai Persoalan, Selain tunggakan dana Pilkada 2024 yang berdampak pada pemotongan transfer DAU ke Daerah.
Pemda juga tidak dapat membayarkan Ganti Uang (GU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terbukti sebagian besar GU operasinal SKPD menumpuk berminggu minggu di BKAD.
Diantaranya permohonan GU Dinas Perdagangan, Bappeda, Bependa, Pertanian dan banyak GU SKPD lainnya tinggal di meja kapela. BKAD Bone,
Selain itu termasuk Tambahan Uang (TU) Gaji Penyuluh Pertanian diduga sudah beberapa minggu di BKAD. Dan juga permohonan pencairan kegiatan – kegiatan Pembayaran Lansung (LS).
Salah satunya pencairan Lansung Combine Pokir salah satu Anggota Dewan belum di proses, sementara barangnya sudah ada.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Bone Abdul Rauf, membenarkan hal tersebut.
” Iya benar permohonan pencairan kegiatan Pembayaran Lansung belum diproses masih ada di meja Kepala BKAD, dari Dua minggu yang lalu saya kasih masuk SPM nya, ” Kata Abdul Rauf, selasa (20/08/2024) .
Masih kata Abdul Rauf, Sudah Satu bulan Combine telah diserahkan ke masyarakat, Ia mengaku di desak kepada penyedia untuk pelunasan barang.
” Saya di desak sama Pihak penyedia karena itu barang (Combine, red) Sudah diserahkan satu bulan yang lalu ke masyarakat sudah waktunya dibayarkan, ” Ungkapnya.
Disingung terkait TU Gaji Penyuluh Pertanian, Ia tidak tau pastinya karena kata dia itu mekanismenya di Dinas keuangan
” Kalau Terkait TU Gaji Penyuluh itu saya tidak tau karena itu ada bidangnya di keuangan, ” Tuturnya
Plt. Kepala BKAD A Irsal coba dikonfirmasi dikantor namun ruangannya kosong, informasi didapatkan Saat ini A Irsal lagi di jakarta mengurus pemotongan DAU oleh pemerintah pusat.
GU adalah tambahan uang sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan untuk operasional SKPD
Hal ini membuktikan, bahwa banyaknya kegiatan kegiatan pada APBD 2024 yang tidak memiliki sumber pendapatan jelas, yang mengakibatkan beban belanja sangat tinggi.
Ketidak pahaman dalam pengelolaan keuangan, akan berdampak pada pencapaian target indikator pemerintah daerah.
