Kepala Desa Mappalo Ulaweng (bertopi merah) berdialog dengan Wakil Bupati Bone yang berdiri di depannya, saat peninjauan lahan warga terdampak rencana pelebaran Bandara Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone.
Bone, LensaSatu.com || Suasana hangat menyelimuti hamparan persawahan Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, ketika Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menyapa satu per satu warga yang menunggu kedatangannya, Jumat (28/11/2025).
Kunjungan itu menjadi lanjutan dialog terkait rencana pelebaran Bandara Arung Palakka Bone.
Didampingi sejumlah OPD, Wabup Akmal turun langsung meninjau lahan warga yang terdampak proyek pembangunan runway seluas 21,8 hektare, sehari setelah digelarnya Konsultasi Publik Pengadaan Tanah.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Ini langkah awal merumuskan solusi terbaik bagi bapak-ibu semua,” ucap Akmal di hadapan warga yang mengerumuni dirinya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan lepas tangan. “Saya pribadi, Pak Bupati, dan seluruh jajaran Pemkab Bone ingin memastikan masyarakat mendapat kepastian yang adil,” tegasnya.
Nada yang sama disampaikan Kepala Desa Mappalo Ulaweng, Risman. Dia menyebut kedatangan Wabup sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keresahan warganya.
Namun Risman menegaskan ada persoalan komunikasi yang selama ini tidak pernah dijembatani oleh pihak bandara.
“Seharusnya yang berdialog dengan masyarakat adalah pihak Bandara Arung Palakka. Sampai hari ini mereka tidak pernah turun menjelaskan rencana pembangunan runway,” kritiknya.
Risman bahkan mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses perencanaan pengembangan.
“Saya pribadi melihat ada kejanggalan. Kenapa saat perencanaan pengembangan tiba-tiba penunjukan titik justru di sisi timur? Siapa sebenarnya loading sector yang menentukan titik itu? Pihak bandara mestinya paling tahu teknisnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pejabat pusat maupun provinsi tidak memahami kondisi lapangan selengkap pihak bandara. Namun justru, kata Risman, pihak bandara tidak pernah hadir menemui masyarakat.
“Kepala bandara tidak pernah menemui masyarakat. Kan kurang ajar itu, Pak. Aspirasi kami sudah diterima, sebagian lahan di sisi barat sudah tersisih 200 meter, tapi alasan mereka selalu soal obstacle dan landing slot tanpa pernah menjelaskan landing slot itu apa,” tegasnya.
Menurut Risman, pihak bandara hanya menilai sisi udara tanpa memikirkan dampak sosial di sisi darat.
Kepala desa juga mempersoalkan rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak bandara.
“Bandara itu tidak pernah berpihak kepada masyarakat kecil. Mereka diam-diam merekrut karyawan sebagai korneling dari luar. Kenapa warga lokal tidak pernah jadi prioritas? Lahan kami jadi prioritas, tapi manusianya tidak pernah diberdayakan,” ungkapnya.
Risman kemudian mengingatkan potensi risiko yang lebih besar jika pelebaran tetap dilakukan ke sisi timur. Ia menyebutkan kondisi sawah di sisi barat dan selatan yang sudah hampir 10 tahun tergenang dan terus merembet ke lahan lain.
“Kalau peningkatan bandara diarahkan ke timur, dampaknya di sini jauh lebih besar daripada di sana,” katanya.
Karena itu, ia meminta Dinas Tata Ruang memberi perhatian serius terhadap penataan elevasi dan aliran air di wilayah tersebut.
“Bagaimana opsinya? Sawah-sawah di sini butuh infrastruktur drainase supaya tidak terus terendam akibat elevasi tanah yang lebih tinggi. Tanah di sini rendah, dan itu harus dihitung,” tutup Risman.
