DaerahKriminal

Mantan Kades Laoni Jadi Tersangka Korupsi 409 Juta

716
×

Mantan Kades Laoni Jadi Tersangka Korupsi 409 Juta

Sebarkan artikel ini

BOME, LENSASATU.COM Mantan Kepala Desa Laoni, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone inisial N L ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 senilai Rp 409 juta lebih.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua Handoko melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Bone Andi Hairil Akhmad mengungkapkan, pada hari Kamis tanggal (17/10/2024) Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua telah menetapkan N L sebagai tersangka

BACA JUGA :  Wakil Bupati Konawe Utara Terima Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh tersangka N L antara lain pekerjaan fisik dalam APBDes tahun anggaran 2019 dan 2020.

” dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, pajak yang tidak disetor ke negara dan penggunaan dana penyertaan BUMDes yang tdak dapat dipertanggung jawabkan, ” Ungkap Andi Hairil.

Dikatakan lebih lanjut, tersangka N L telah dilakukan penahanan dan saat ini telah dititpkan di Lapas Kelas II A Watampone.

BACA JUGA :  Polemik Masyarakat Tanjung Tiram dan PT. GMM Berakhir Damai, Adyansyah Ketua DPD LIN Sultra: Semua Berkat Kerja Sama dan Keteguhan Hati Para Pihak

Atas perbuatanya itu, N L di jerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang — undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang — undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

BACA JUGA :  Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024, Sekbid Hikmah PC IMM Kota Kendari IMMawan Okong : Kehilangan Marwah Setiap Butir Pancasila

Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 1X ayat (4) huruf b Undang — undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang — undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang — undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (4) KUH Pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *