BONE,LENSASATU.COM – Bimtek berbasis ITE digelar untuk para guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Bimtek digelar mulai tanggal 11 hingga 23 september mendatang.
Lembaga Swadaya Masyarakat Lapatau Matannatikka adalah penyelenggaranya.
Sayang, kegiatan tersebut menuai protes dari salah satu oknum guru, bahkan sumber tersebut juga mempertanyakan legalitas LSM dimaksud, termasuk sejauh mana kontribusinya untuk Pemda terkait kegiatan peningkatan mutu pendidikan itu.
Sumber merasa, terkait peningkatan mutu bukanlah tupoksi LSM Lapatau, mengingat ada Lembaga yang lebih kompeten, seperti Penjaminan Mutu Pendidikan disingkat LPMP.
Menurut sumber, semestinya Dinas pendidikan dan LPMP lah yang menggelar kegiatan seperti itu.
” Legalitas LSM lapatau di pemkab Bone mengenai pendidikan seperti apa, apakah ini diakui bahwa ini bergerak di bidang pendidikan, dan sebagai mitra Dinas pendidikan untuk menangani masalah peningkatan, apakah ada legalitasnya,” kata sumber kepada Lensasatu.com.
Masih kata dia, biasanya yang menggelar kegiatan peningkatan mutu pendidikan adalah dari badan pendidikan.
” Kok bisanya LSM menangani hal seperti ini, legalitasnya seperti apa dari pemda Bone disini diduga ada bisnis, karena peserta diwajibkan membayar Rp 250 per orang, didalam undangan, sekolah diminta mengikutkan dua orang guru dan satu operator, ” Ujarnya.
Lebih jauh, sumber menyebut tindakan itu sudah kebablasan dan mencederai propesi guru, sebab LSM itu juga belum diketahui legalitasnya. Diduga Kepala Dinas Pendidikan ikut melakukan intervensi dalam hal persetujuan kegiatan.
” Di Bone banyak LSM, bagaiman jika semua lembaga terpancing ikut mengelar kegiatan seperti itu dan semua dibebankan ke guru bakalan habis Guru, ” Kata sumber lagi.
Tetpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs. A Fajaruddin. M.M., mengatakan, Organisasi seperti itu bisa saja memgadakan kegiatan seperti dimaksud dengan menghadirkan pemateri dengan catatan peserta tak boleh dipaksa.
A Fajaruddin juga mengakui jika sebelumnya memang sudah ada beberapa LSM yang sudah melakukan hal serupa.
Dia juga mengatakan, terkait dugaan bisnis pada kegiatan bimtek tersebut tidak ada keuntungan pribadi, sepenuhnya ke lembaga.
Meski demikian A Fajaruddin berharap kegiatan itu bisa mendorong kompetensi guru.
A Fajaruddin juga menjelaskan jika tidak semua sekolah mengikutkan tiga orang, hanya yang memiliki anggaran saja, itu pun jika mereka mau karena menganggap itu kebutuhan dan melihat materi materinya bagus ya pasti gunakan uang pribadi.
Intinya, selama kegiatan itu memberikan asas manfaat kepada pendidik, A Fajaruddin mengaku mempersilahkan.
” Saya cuma pesankan kalau gelar kegiatan seperti itu hadirkan pemateri yang betul betul kompeten dan profesional agar peserta juga tertarik untuk dibimtek dan mereka mudah mencerna materi, ” Terang A Fajaruddin.
Sementara itu, Ketua LSM Lapatau Andi Anzhari yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, menurut dia pelatihan bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam rangka melihat kwalitas pendidikan di Bone.
” Lembaga bisa saja menjadi fasilitator yang selama ini sudah berkontribusi, jadi pengajar yang mempertanyakan legalitas itu justru saya mau tau sejauh mana kompetensinya sebagai guru, itu sudah keliru kalau cuman LPMP yang bisa melakukan pelatihan,” Kata Anzhari menanggapi protes sumber. Saptu ( 16/09/2023).
A Anzhari menduga, kemungkinan orang-orang seperti itu mau menghindar saat diinginkan kompetensinya sebagai guru ditingkatkan.
Dia juga menjelaskan, mewakili orang tua murid di Bone, dia ingin mengetahui sejauh mana kualitas guru yang mengajari anak-anak mereka.
Intinya kata A Anzhari, adalah bagaimana memfasilitasi.
Sejauh ini, diakui Anzhari hampir tiap bulan melakukan KKG, tiap bulan melakukan pelatihan, yang diinginkan adalah mau melihat endingnya bagaimana dan terkait itu juga sudah terbentuk dua zona.
” Belum ada yang mengatakan tidak bagus, malah katanya luar biasa karena kami betul-betul latih sampai mahir, apa nanti outputnya, mereka sudah punya kualitas kita sudah bisa mengukur bahwa kompetensi kualitasnya mereka dengan mengajar dengan pengembangan teknologi sudah tidak direktur lagi, ” Ungkap A Anzhari.
A Anzhari juga menjelaskan terkait kontribusi Rp 250.000, itu adalah biaya untuk pelatihan selama 2 hari.
Saat ditanya apakah ada konsekuensi bagi sekolah yang menolak ikut, A Anzhari menegaskan tidak ada.
Hanya saja, bagi mereka yang tidak ikut tentu tidak akan dapat ilmu untuk mengajar dengan media canva, dan operator tidak akan mendapatkan ilmu belanja di Sipla.
Kegiatan yang digelar di zona atau Kecamatan masing-masing tersebut juga akan dihadiri dua pemateri dari dosen IAIN yang ahli.
Mereka adalah Dr. Nirwana Darwis, S.S., M.Pd dan Andi Muhammad Yauri, S.S., M.Hum., Ph.D.,
Selain keduanya, ada juga Drs. Ruslan DMT,M.Ag., CPM yang merupakan wakil ketua MUI Kabupaten Bone.
Reporter : Jumardi Ricky
Edito. : Red
