BONE, LENSASATU.COM || Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional ternyata tidak sepenuhnya mulus di lapangan.
Meski tujuannya mulia meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan program ini kini dihadapkan pada ancaman serius, keamanan pangan.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, mengingatkan bahwa di balik distribusi ribuan paket makanan, terdapat potensi bahaya tersembunyi yang bisa merugikan masyarakat jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat.
“Risiko terbesar ada pada wadah makanan yang tidak sesuai standar dan kemungkinan kontaminasi saat proses distribusi. Kalau tidak diantisipasi, justru akan berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat,” tegas Akmal saat menghadiri kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (28/8/2025).
Data resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan, hingga pertengahan Juli 2025, baru 1.243 orang atau 49,6 persen dari total 2.506 petugas penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mendapatkan pelatihan keamanan pangan.
Artinya, masih ada lebih dari seribu petugas di lapangan yang belum dibekali keterampilan standar dalam menjaga kualitas makanan. Padahal, mereka adalah garda terdepan dalam memastikan makanan yang dibagikan memenuhi standar gizi dan bebas dari bahan berbahaya.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar sejauh mana keamanan pangan benar-benar bisa dijamin, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Bone.
Menurut Akmal, problem distribusi di daerah tidak bisa dianggap sepele. Mulai dari sanitasi dapur penyajian, penggunaan wadah plastik yang tidak ramah pangan, hingga kurangnya alat uji cepat kualitas makanan masih sering ditemukan.
“Kami tidak boleh hanya mengejar kuantitas makanan yang tersalurkan. Lebih penting memastikan kualitas dan keamanan pangan yang sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Akmal menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik arahan pemerintah pusat dan siap berkontribusi aktif memperkuat pengawasan.
Bone disebut akan membangun sistem monitoring bersama lintas instansi, agar setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat terjamin aman dan bergizi.
Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa kerja sama lintas sektor mutlak diperlukan. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak dalam mengawasi peredaran pangan agar tidak ada celah bagi produk bermutu rendah masuk ke rantai konsumsi masyarakat.
“Mutu pangan adalah soal hidup dan mati. Kita tidak bisa kompromi dengan kualitas, apalagi menyangkut anak-anak dan kelompok rentan,” kata Taruna.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyebut Program MBG bukan semata soal memberi makanan gratis, tetapi memastikan pangan yang dikonsumsi benar-benar sehat dan sesuai standar gizi. Ia menyoroti pentingnya peran petugas penjamah makanan sebagai benteng pertama menjaga keamanan pangan.
“Kalau mereka tidak terlatih, maka potensi bahaya justru sangat besar. Program ini bisa gagal memenuhi tujuan awalnya,” tegasnya.
Sejumlah pengamat menilai, jika persoalan keamanan pangan tidak segera diatasi, Program MBG bisa terjebak dalam jebakan kuantitas tanpa kualitas.
Alih-alih menyehatkan, makanan yang tidak higienis justru berisiko memicu penyakit, terutama pada anak-anak sekolah dan balita yang menjadi sasaran utama program.
Potensi masalah lain muncul pada distribusi makanan di wilayah terpencil, di mana akses air bersih dan sanitasi masih minim. Kondisi ini membuka peluang besar terjadinya kontaminasi.
Meski menghadapi tantangan, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pelaksana pasif, melainkan pionir dalam mengawal program nasional ini.
Andi Akmal menegaskan Bone akan memperkuat pengawasan di setiap tahap, mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
“Bone siap berkontribusi aktif. Kami tidak ingin masyarakat menerima makanan bergizi secara kuantitas, tetapi bermasalah secara kualitas. Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujarnya menutup.
Dengan langkah antisipatif itu, Bone diharapkan bisa menjadi contoh daerah yang tidak sekadar menjalankan instruksi pusat, tetapi juga benar-benar menjaga keamanan pangan demi kesejahteraan rakyatnya.
