DaerahSulawesi Tenggara

Waketum DPD PJI Sultra Desak Kejati Sultra dan Polda Sultra Periksa Kadis Pendidikan Sultra

615
×

Waketum DPD PJI Sultra Desak Kejati Sultra dan Polda Sultra Periksa Kadis Pendidikan Sultra

Sebarkan artikel ini
Ketrampilan: Tampak Fisik pembangunan SMK 8 Konsel

KENDARI, LENSASATU.COM|| Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Jurnalis Indonesia Sulawesi Tenggara melalui Wakil Ketua Karmin, SH, desak Kejaksaan Tinggi  dan Polda Sultra agar segera melakukan penyelidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran tahun 2022.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Provinsi Sulawesi Tenggara. perlu di periksa saat ini.Pasal nya Dana DAK untuk anggara tahun 2022 yang di alokasikan kepada sekolah SMK 8 Konsel dan Sejumlah SMA lainnya bernilai ratusan miliyar rupiah yang sampai berakhirnya tahun 2022 masih banyak pihak sekolah belum menyelesaikan pekerjaanya. Salah satu hasil pantau Tim Persatuan Jurnalis  Indonesia Sultra yaitu SMK 8 di Konawe Selatan tanggal 28 desember 2022, bahwa kondisi sekolah yang mendapatkan kucuran dana dak sebesar 3 Miliyar lebih namun hingga saat ini kondiisi fisik baru berkisar 65%..dan masih banyak lagi sekolah yang tidak selesai.

BACA JUGA :  Plt Kadis Berganti, Perikanan kembali Dipimpin Camat

Tim Persatuan Jurnalis Indonesia Sultra mencoba menkonfirmasi berbagai pihak, baik kepala sekolah, kabid SMK 8, tim pemdamping DAK , Kadis Diknas, dan bahkan Bendahara namun tak satupun memberikan informasi atau jawaban hal yang dimaksud, dan di duga dana DAK yang ratusan miliyar tahun 2022, sudah di realisasikan ke pihak sekolah namun kenyataan fisik lapangan tidak seiring sesuai target. Maka patut di duga ada laporan fiktif untuk mencairkan 100% dana DAK tersebut”

BACA JUGA :  Wabup Bone Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan SIPBM : Data Tidak Valid Negara Bisa Hancur

Dengan hasil ini kami tegaskan kepada Kejaksaan Tinggi Sultra dan Polda Sultra agar segera periksa Kadis Pendidikan Sultra dan Kepala Sekolah SMK 8 Konsel dengan dugaan kongkalikong terkait DAK yang sampai hari ini tidak terealisasi dengan baik.

kami akan lakukan ke tahap selanjutnya dalam mengungkap kasus ini. Hal ini sangat merugikan negara, tentu kami tidak biarkan hal ini diuntungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tutup Karmin.

BACA JUGA :  Tolak Legalisasi LGBT, KAMMI Mataram Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD NTB

 

Laporan: Hms

Editor: Agus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *