BONE-SULSEL-LENSASATU.COM|| Seluruh anggota Fraksi Nasdem dan Gerindra memutuskan walk out dari Rapat Gabungan komisi DPRD Bone, terkait membahas percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung Paripurna DPRD Bone, kompleks stadion La Patau kab, Bone. pada hari Kamis (09/06/2022).
“Kenapa kami memilih keluar karena ini sudah bulan berapa belum juga ada realisasi khususnya di APBD, sementara pimpinan OPD yang diharap hadir mewakili Bupati justru hanya sekretarisnya yang tak bisa ambil keputusan” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Andi Muhammad Salam dalam Rapat Paripurna.
Ketua Fraksi Nasdem Andi Muhammad Salam melihat seakan lembaga DPRD ini tidak lagi dihargai oleh Kepala dinas yang diundang, terkhusus Kadis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, maka Dari itu ia keluar dari rapat tersebut, dengan dengan kekecewaan Terkait Pimpinan OPD lebih memilih hadiri kegiatan di Makassar.
“Sudah jelas Sikap pimpinan OPD melecehkan lembaga DPRD Bone lembaga terhormat. Seharusnya pertemuan di Makassar itu diwakilkan. Karena yang kita mau bahas di rapat ini menyangkut relaisasi anggaran yang sangat rendah,” tegasnya.
Aksi WO itu merupakan sikap kecewa anggota legislatif terhadap kepala Dinas OPD atas Absenya dalam rapat tersebut, sebelum keluar ruang rapat paripurna.
Fahri Rusli dari Fraksi Gerindra sebelumnya telah melakukan interuksi dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekertaris BMCK dan beberapa Kepala bagian OPD OPD terkait.
Dengan tegas Fahri mengatakan, rapat semestinya tak perlu dilanjutkan karena yang akan dibahas adalah realisasi anggaran Namun Kepala Dinas tidak Hadir dan hanya diwakili oleh kadisnya.
Dalam penjelasannya, Fahri Rusli mengungkapkan, terkhusus Dinas Bina Marga, kinerjanya sangat rendah. Belum ada program di dinas tersebut kecuali program PEN yang jalan.
“Kami merasa di lecehkan dengan tidak hadirnya pimpinan OPD, dianggapnya DPRD ini tidak punya Flower apa apa, ini salah DPRD lembaga terhormat bung”ungkapnya
Lanjut Fahri, Tidak boleh juga setiap kadis diundang ke DPRD selalu Alasan ada acara yang Bertepatan dimakassar Itukan Bisa diwakili oleh Sekertaris, Dan Kadis harusnya memilih Hadir di DPRD Bukannya Dimakassar.
“Apakah karena takut dengan pertanyaan kami yaitu bagaimana realisasi anggaran di pokok 2022 ini, serapan anggarannya seperti apa, kalaupun tidak dijawab hari ini berarti berarti mereka memang menghindar entah dia takut atau bagaimana.” Tegas Fahri
Dari Ketua Komisi I DPRD Bone, H. Saipullah Latif meminta Bupati Bone, H. A. Fahsar M Padjalangi, Agar segera mengevaluasi OPD yang kinerjanya rendah, ia mengungkapkan Pemkab Bone bahkan pernah ditegur Kemendagri terkait lambannya serapan anggaran.
“Terkhusus di Dinas Bina Marga, saya kira ini perlu menjadi perhatian bupati,” Tuturnya
Lanjut Ia juga menduga Pemkab Bone berencana mengalihkan program pada APBD Perubahan nanti padahal menurutnya, pengalihan program hanya bisa dilakukan ketika ada bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya.
“Tidak bisa kita seenaknya mengalihkan anggaran apalagi tanpa sepengetahuan dan pembahasan di DPRD. Ini semua sudah lolos di Biro Keuangan Pemprov Sulsel. Jangan sampai pemerintah merealisasikan tidak sesuai dokumen APBD, kalau itu dilakukan berarti ada pemalsuan dokumen,” tegasnya.
Karena Rapat ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan maka kita akan tunda rapat hingga 20 Juni mendatang dan di himbau untuk pemerintah daerah kiranya menjadi perhatian agar Rapat nanti tidak diwakilkan,” ucapnya.
Ketua DPRD juga menambahkan, “boleh datang rombongan selama tidak diwakilkan dan tidak terjadi lagi hal seperti sekarang.” tutupnya
Reporter: Jumardi
Editor : Agus
