PANDEGLANG,LENSASATU.COM-Ramainya pemberitaan di media online dengan adanya dugaan hasil Pungutan Liar (Pungli) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digunakan untuk Perbaikan Aset Desa oleh Oknum Kepala Desa Pasirloa Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, Banten,”pada(Jum’at,17/12/2021).
Hal tersebut diakui Kusnadi selaku Kepala Desa Pasirloa, dirinya tidak menerima uang itu tapi menggunakan untuk memperbaiki dan belanja kebutuhan di Desa, yang di gunakan untuk perawatan dan perbaikan fasilitas pada aset-aset kantor desa yang rusak, seperti Laptop, kendaraan roda dua dan kendaraan Tosa roda tiga.
Diberitakan sebelumnya bahwa (N) saat di konfirmasi awak media di rumahnya, membenarkan adanya Pengolektifan kartu KKS milik keluarga penerima manfaat (KPM) disetiap pencairan program PKH, sesuai arahan pendamping dan seperti biasa hasil dari pada uang pengumpulan dana PKH dari setiap KPM PKH dengan nominal bervariatif yang dikumpulkan oleh masing-masing kelompok yang ada di desa Pasirloa sebesar Rp. 3.950.000,.
“Meski awalnya ditolak uang tersebut oleh Kepala Desa Pasirloa, namun satu hari kemudian salah satu oknum Kepala Dusun (Kadus) datang kerumah saya meminta uang tersebut atas utusan dari (Kepdes) dengan alasan untuk Kas desa guna untuk perbaikan aset desa,” jelasnya
Endi Suhendi SH, selaku Korkab Pandeglang saat dimintai keterangan melalui WhatsApp mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi soal dugaan tersebut.
“Kami akan konfirmasi dan klarifikasi dulu ke pendampingnya,” katanya singkat.
Doni Hermawan selaku kepala Dinas DPMPD kabupaten Pandeglang saat dimintai tanggapannya melalui via WhatsApp kepada awak media mengatakan, hal tersebut bahwa tidak dibenarkan untuk keperluan kantor desa atau perbaikan aset,” singkatnya
Menanggapi hal tersebut, Kadinsos Pandeglang Hj. Nuriah merasa kecewa dan prihatin akan kejadian tersebut.
“Khusus untuk kejadian itu, kami akan segera tindaklanjuti persoalannya, saya akan segera koordinasi ke korkab PKH untuk segera turun kelokasi,” tegas Nuriah.
“Sebab dugaan tersebut sudah mencoreng nama baik pemerintah khususnya dinas sosial,” ujar Kepala Dinsos Pandeglang.(Hms)
Editor:Ainun
