Dugaan Ilegal Mining PT. Geo Gea Mineralindo Akan di Laporkan di Mabes Polri

SULTRA, LENSASATU.COM-Polemik Illegal Mining tak henti-hentinya di sorot oleh beberapa lembaga baik daerah maupun nasional, kali ini dugaan illegal mining PT. Geo Gea Mineralindo yang beroperasi di Kabupaten Konawe kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan dilaporkan ke bareskrim mabes polri

Jendral lapangan konsorsium LANTANG SULTRA(LKLH,MLSI,GMPT) MUH Firmansyah, mengatakan bahwa perusahaan PT. Geo Gea Mineralindo beroperasi di blok mandiodo Kab. Konawe utara, kuat dugaan telah melakukan ilegal mining

“Perusahaan tersebut kami duga telah memalsukan dokumen yang beroperasi di wilayah blok mandiodo Kab. Konut Prov. Sulawesi Tenggara (Sultra) dan itu dalam kawasan pemukiman masyarakat kemudian juga kami duga berani melakukan operasi bongkar muat tanpa ada izin tersus/tuks”ungkapnya

BACA JUGA :  Buka Tirai Baru Bagi Usaha Milenial,Dirga Mubarak Hadir Sebagai Pembaharu pada Diklatcab Hipmi Koltim

Melalui investigasi di lapangan kami menemukan pt geo gea mineralindo melakukan penambangan secara diam-diam
Keras kami duga pt GGM ini melakukan ilegal mining, kami tinggal mengumpulkan data untuk di setorkan ke mabes polri.

Dugaan aktivitas perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 158 UU Minerba, Menyatakan,”setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), 74 ayat (1) atau ayat (5), dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milliar Rupiah).

BACA JUGA :  Kini Hadir Perusahan Bibit Ayam Joper di Kendari,Cek Harga

Pasal 263 KUHP Ayat (1) Dan (2)Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipidana dengan penjara paling lama 5(lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Lanjutnya”(1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, di ancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

BACA JUGA :  Target 1000 Izin UPP, Anton Timbang Teken MoU Dengan Kakanwil KemenkumHAM Sultra

(2) Di ancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

“Dugaan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang yang ada,dan juga berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka dari itu hari ini kami telah melaporakan dugaan illegal mining perusahaan tersebut ke Bareskrim mabes polri sekaligus mendesak untuk segera memeriksa pimpinan perusahaan dalam hal ini direktur utama terkait dugaan pemalsuan dokumen yang beroperasi di wilayah pemukiman masyarakat dan pengunaan jety tanpa mempunyai izin tersus/tuks”tutup Ojon sapaan akrab aktivis nasional ini.

Reporter: Adianto

Edito Ainun

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.