KENDARI, LENSASATU.COM – Hingar bingar pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari Sulawesi Tenggara pada 6 Februari 2022 menjadi perhatian penting.
Betapa tidak kegiatan ini disebutkan akan dihadiri langsung oleh Presiden Bapak Joko Widodo dan 17 duta besar negara-negara sahabat. Kehadiran tamu-tamu agung itu tentu mengisyaratkan banyak hal, terlebih bagi pusaran kekuasaan dan kalangan elit. Lalu apa pentingnya penyelenggaraan HPN di Sultra?
Sangat disayangkan Dimana perkonomian sementara bertumbuh selepas dari pada COVID19 , malah di perparah dengan adanya kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran uang rakyat.
Beberapa isu yang beredar, Pemprov Sultra menganggarkan 10 Miliyar dari APBD dalam menyukseskan pelaksanaan HPN. Anggaran yang cukup besar apabila ditimbang dari ketimpangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Sultra. Sebagai misal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa panjang jalan rusak di Sultra hampir 6 ribu Km.
“Total panjang jalan di Sultra mencapai 12.783,42 Km. Dilihat dari kondisi jalan, sepanjang 4.865,85 km (38,06%) dalam kondisi baik. Kemudian, sepanjang 2.191,39 km (17,14%) dalam keadaan sedang. Namun, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat masih cukup panjang yaitu sepanjang 2.707,97 km (21,18%) dalam kondisi rusak dan sepanjang 3.018,21 (23,98) dalam kondisi rusak berat”.
Yang lebih memilukan, aktivis asal Buton Utara harus ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Direskrimum Polda Sultra sebab menyuarakan kondisi jalan yang memprihatinkan. Padahal demokrasi meniscayakan adanya kritik untuk mengawal jalannya pemerintahan dalam upaya pembangunan.
Dalam sistem demokrasi kritik adalah gema kerinduan akan kebaikan bersama. Realitas yang memilukan ini, pelaksanaan konsep Garbarata (gerakan pembangunan merata dan kepulauan) perlu dievalusi.
Menutup dari pada tulisan ini, penulis menegaskan bahwa APBD adalah dana yang di pungut dari rakyat untuk rakyat bukan untuk acara seremonial. Opini
Penulis : Ardianto (kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
